Tiga Cerita

Hari ini, Jumat (30/7/2010), ada tiga cerita.

Cerita pertama tentang larisnya mobil mewah di ajang pameran The 18th Indonesia International Motor Show (IIMS) yang tengah berlangsung (23 Juli - 1 Agustus 2010) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Mobil-mobil mewah yang berharga di atas Rp 2 miliar habis terjual. Orang Indonesia rupanya banyak juga yang kaya.

PT BMW Indonesia, agen tunggal pemegang merek (ATPM) BMW memajang mobil-mobil mewahnya, seperti X5M seharga Rp 2,2 miliar (off the road), Seri 730 Li (Rp 1,49 miliar) dan Seri 535i Gran Turismo seharga Rp 1,39 miliar.

Mercedes Benz (Mercy) tak mau kalah. Mobil Mercy SLS AMG yang dibanderol Rp 4,7 miliar laku empat unit. Viano 250 (Rp 1,2 miliar) dan E250 CGI Cabriolet (Rp 1,009 miliar), bahkan telah terjual sebanyak 100 unit. Audi, lewat PT Garuda Mataram Motor (GMM), menjual tiga unit Q7 seharga Rp 1,7 miliar. Audi R8V10 yang dibanderol Rp 5,3 miliar laku dua unit.

Cerita kedua tentang kedatangan tamu dari jauh. Indra Azwan, yang datang dari Malang, Jawa Timur, tanpa berkendara. Ia berjalan kaki. Dua puluh dua hari lamanya.

Sehabis subuh, ia berangkat, dan beristirahat bila sudah pukul 21.30. Di pundaknya ada bekal. Tak banyak. Cuma lima stel pakaian dan dua pasang sepatu. Tapi berjalan kaki sejauh 800 kilometer adalah pengalaman yang amat mengerikan, sekaligus amat mengesankan.

“Dua kuku kakiku hampir copot. Kulit kaki sudah kapalan,” kata Indra Azwan kepada wartawan. Ia sudah sampai di Jakarta. Tapi ia masih ingin terus berjalan.

“Saya akan terus jalan minta keadilan."

Ia ingin bertemu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia ingin berkeluh kesah tentang perjalanan hidupnya, tentang kematian anaknya, Rifki Andika, yang ditabrak oknum polisi hingga tewas.

Kejadiannya berlangsung pada 1993. Namun, karena yang menabrak Kompol Joko Sumantri, kasusnya tak diproses-proses. Baru pada 2008, setelah 15 tahun, kasus itu disidangkan dan hakim pengadilan pun membebaskan Kompol Joko Sumantri dari segala dakwaan. Alasa hakim, kasus tabrakan yang merenggut nyawa Rifki Andika pada 1993 itu dianggap sudah kadaluarsa.

Pada 2009, Indra pernah pula datang ke Jakarta, dan melakukan aksi mogok makan di Monas. Tapi, aksi yang dekat dengan Istana Negara itu bergeming. Kali ini, Indra ingin bertamu pada SBY dan berkeluh kesah. Akankah keadilan menghampirinya?

Entahlah. Pada Jumat (30/7), SBY sedang merayakan hari ulang tahun perkawinannya di Istana Negara, Jakarta. Pada malam harinya, acara itu akan dilanjutkan dengan tumpengan di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor.

Cerita ketiga. Ini juga rada membuat miris. Seorang anggota DPR, yang juga artis Pong Harjatmo mendadatang naik ke atap gedung Kura-kura DPR yang berwarna hijau. Bak pemanjat tebing mahir, Pong mengantongi cat pilok.

Setelah di atap gedung itu, pria kelahiran Solo, 13 September 1942 itu langsung mengeluarkan cat pilok itu dan mulai beraksi menuliskan kata-kata yang sudah menghujami hati dan pikirannya. “Jujur, Adil dan Tegas.”

Pong tentu tak sedang disuap Indra Azwan agar memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Ia juga tentang tidak sedang membintangi film “Bernafas dalam Lumpur” seperta pada 1970. Atau, pri yang pernah menjadi tentara ini sedang melanjutkan episode dari film terbarunya (2009) berjudul ‘Sang Pembela’.

Pong kecewa dengan teman-temannya sesama anggota DPR yang tidak bisa menyelesaikan masalah Bank Century, tabung gas yang mudah meledak, dan masih suka dan banyaknya anggota DPR yang bolos.

Capek Deh!

"Akhirnya kau tergolek juga di bangsal rumah sakit. Sakit juga kau!"

Seorang teman menepuk bahuku, dan menyeringai, melepas tawa. Ia menyempatkan diri mampir ke rumah sakit yang lebih mirip hotel bintang lima itu.

"Sakit apa kau!"

"Sudah sembuh, sih. Cuma capek badan ini, rasanya."

"Kenapa capek? Kayak ngurus negara saja, kau!"

"Salah kau. Yang ngurus negara itu justru tidak capek. Kita-kita ini, yang rakyat ini, yang capek."

"Lho kok bisa?"

Kawanku ini salah seorang pemerhati perpolitikan di Tanah Air. Kadang-kadang, ia menyebut dirinya sebagai tokoh politik nasional atau tokoh nasional. Padahal, tak ada jabatannya di partai politik. Ia dulu pernah menjadi salah satu staf humas dari partai politik. Itu pun partai politik gurem, yang kemudian lenyap setelah pemilu karena tersapu batas minim suara alias electoral treshold.

Aku hanya diam, menyadari kenyataan bahwa kawanku itu masih mengaku sebagai ‘politikus.’ Karena matanya melotot serta wajah dan tangannya seperti mematung di hadapanku, menanti jawabanku, akhirnya aku nyerocos pula.

"Coba kau lihat para pejabat itu. Mereka dapat mobil baru, mewah pula. Jalan-jalan di jalan tol tidak bayar, dipandu polisi atau polisi militer dengan sirene nguing-nguing memakakkan kuping."

"Dan, kau capek harus nyetir sendiri atau naik bus, bermacet-macet ria."

"Bukan itu kawan. Lihat saja apa yang terjadi dengan kasus Bank Century, yang kemudian melahirkan Tim Pansus DPR untuk mengusut kasus tersebut. Mereka mempertontonkan kegemaran mereka berdiskusi, berteriak, dan tertawa saling memuji dan berang saling memaki. Capek aku menontonnya!"

"Untuk apa kau tonton, kalau itu bikin kau capek. Makanya sakitlah kau, tidur di bangsal, disuguhi makanan tawar dan kau tetap harus bayar mahal. Untung kau tidak mati."

"Iya, capek aku. Capek aku mendengar memperdebatkan hal-hal yang tidak fundamentil bagi anak negeri ini. Capek aku melihat mereka main cakar-cakaran, lalu kemudian di balik layar bersalaman, salam tempel, lalu tertawa, menertawakan para penonton, dan diri sendiri."

Kawanku tadi menyeringai. Entah apa maksud dari tingkahnya itu. Apakah itu setuju atau tidak, sependapat dengan pendapat itu atau tidak, atau memang demikian adanya atau tidak.
Namun di balik senyumnya itu, terlihat keletihan di wajahnya. Letih mendengar celoteh pesakitan dari atas bangsal bersarung serba putih atau letih melihat negeri yang selalu menjadi bahan tertawaan, lahan cakar-cakaran, lahan makar-makaran itu.

Hari ini adalah babak akhir dari Tim Pansus DPR. Rapat Paripurna DPR RI digelar untuk mendengarkan hasil akhir dari Pansus Century. Empat ratus tiga puluh satu dari 560 anggota DPR hadir. Mereka berkumpul di dalam Gedung DPR RI. Di luar gedung ada ribuan orang berkumpul atau mungkin jutaan orang menanti putusan DPR.

Lalu, di layar kaca, kami disuguhi monolog Butet Kartaredjasa, yang menyebut, grup lawak pada berguguran, termasuk Srimulat bangkrut karena kalah lucu dengan para wakil rakyat di Gedung DPR RI. Bahkan, artis-artis kondang ibukota mulai masuk ke gedung DPR menjadi anggota dewan yang terhormat. Artis-artis itu ingin belajar acting dari anggota DPR agar tak mau kalau dari acting para anggota DPR atau demi mencegah agar selebritas itu tak tergilas para selebritas di Senayan. Butet menyebut apa yang terjadi di DPR sebagai Telenovela.

Aku jadi ragu dengan perkataan budayawan Pramudya Ananta Toer yang telah dipanggil Yang Kuasa dua tahun lalu, tentang saling sikut dan saling bunuh antar saudara sendiri. Bukankah yang terjadi adalah saling jaga antar saudara sendiri?

Jangan-jangan tulisan ini pun bagian dari kondisi itu. Lalu membuat banyak orang capek membacanya, karena memang tak ada gunanya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bung, Selamat!

“Hei! Mau kemana, Bang!”

Seseorang menyela, dan menghambat langkah salah satu pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009. Penghitungan suara baru saja dimulai. Belum separuh suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu dibuka, si Abang sudah ngeloyor kabur.

“Pulang! Tidur!”

Sejak awal penghitungan suara di TPS itu, keningnya berkerut. Ia tidak menyangka, setiap surat suara dibuka, panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selalu meneriakkan tiga jenis kata, yang maksudnya sama. Yakni, "lanjutkan", “dua” atau “SBY”. Teriakan yang lain hanya sesekali atau malah nyaris tak terdengar.

“Gila!”

Ia mengumpat diri sendiri, dalam suara yang tertahan. Ia tak bisa mengerti, kenapa realita dalam debat capres dan cawapres di televisi dan komentar tokoh-tokoh nasional, ternyata berbeda dengan fakta suara yang menggema di TPS-TPS.

“Lantas, apa gunanya debat capres dan cawapres. Apa artinya komentar tokoh-tokoh nasional di televisi dan koran-koran itu? Pernyataan sekaligus ketetapan hati beberapa tokoh nasional, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, yang dituangkan dalam tayangan iklan. Bahkan ada yang sampai tega bersumpah demi arwah ibunya?”

“Aku heran....”

Yang lebih heran lagi, ternyata suara JK-Win, sebutan untuk pasangan capres Jusuf Kalla dan cawapres Wiranto, yang digadang-gadang bakal menjadi batu sandungan SBY-Boediono dalam putaran kedua, ternyata kalah dari Mega-Pro, sebutan untuk pasangan capres Megawati Soekarnoputeri dan cawapres Prabowo Subianto. Atau, jangan-jangan fakta itu hanya di TPS tempatnya mencoblos saja....

***

"Lebih cepat memang lebih baik!"

Teman sekantornya menyindir. Dia menoleh ke arah si empunya suara. Tapi belum sempat dia berkomentar, komentar lain muncul dari liang yang sama.

"Maksudku, kalau bisa satu putaran kenapa harus dua putaran!"

Lalu, bergemuruhlah laporan dari beberapa TPS yang disampaikan langsung teman-teman sekantornya. Intinya, pasangan SBY-Boediono memang terlalu 'perkasa' untuk lawan-lawannya.

“Hey, bung! Jawa dan non-Jawa masih punya arti bagi bangsa ini. Sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Jawa, siapa sudi dipimpin oleh orang non-Jawa. Bukan bermaksud SARA, tapi demikianlah faktanya, bung!”

Seorang teman mencoba memberikan beberapa argumentasi, dengan gaya yang tak kalah hebat dari para komentator di televisi, yang sering disebut-sebut sebagai tokoh nasional, pengamat, politikus gaek, dan lain sebagainya.

“Itu pertama!"

"Kedua, negeri ini sudah merasa nyaman dan senang dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan selama ini. Paling tidak selama lima tahun terakhir ini. Negeri ini, yang nenek-moyangnya dijajah beratus-ratus tahun, belum membutuhkan pemimpin yang meledak-ledak, apalagi hanya jago berkoar-koar dan senang menepuk dada untuk menunjukkan jati diri (bangsa)....”

“Ketiga. Negeri ini pernah memiliki Soekarno, pemimpin revolusi yang disegani di dalam dan luar negeri, yang kalau berpidato berapi-api. Negeri ini pernah memiliki Soeharto, the Smiling Genderal, yang juga disegani di dalam dan luar negeri, yang kalau pidato biasa-biasa saja. Keduanya menyisakan kisah sedih, bahkan menjadi stigma bagi bangsa ini.”

“Ketahuilah, negeri ini sudah lama menderita. Bahkan sangat menderita. Oleh karena itu, penderitaan akibat kenaikan harga BBM, kehilangan sebuah atau dua buah pulau, bahkan pelecahan atas jati diri bangsa, tak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang mendera nenek-moyangnya.”

Si Abang ingin meledakkan suara, rasanya, ketika temannya menguliahinya tentang kenaikan harga BBM, kehilangan pulau, dan terutama tentang jati diri bangsa. Tapi berusaha menekan suaranya di perut dan hatinya. Ia ingin mendengar lebih jauh tentang celoteh komentator yang -seperti komentator bola-- hanya jago mengomentari fakta dengan alibi kalau, seandainya dan seterusnya.

“Untuk mempertahankan sebuah blok di lautan --bukan pulau, lho-- kenapa harus berperang? Kalau masih bisa makan dan mencari nafkah, kenapa harus menyesali kenaikan harga BBM? Kalau ada orang lain lebih mampu menyelesaikan konflik di daerah, kenapa kita harus memaksakan diri untuk tampil. Kalau pemimpin sekarang sudah terbukti memberikan keamanan dan kenyamanan dalam hidup dan kehidupan ini, kenapa harus mempersoalkan neolib? Kalau dan kalau...”

Kalau... dan kalau benar hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan berbagai lembaga riset dan survei itu. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ketujuh Republik Indonesia untuk periode 2009-2014.

“Bung, Selamat! Lanjutkan!” Si Abang akhirnya mendekati si komentator dan menyalaminya. Namun, keheranannya masih menyelimuti hati dan pikirannya.

Sebuah prestasi luar biasa. Atau memang banyak orang yang tidak biasa dalam melihat realitas bangsa ini. Mereka yang terlalu lama duduk di ruang-ruang ber-AC dengan suguhan Lemon Tea atau Cappucino Latte dan sambil mengumbar teori-teori moderen tentang kepemimpinan. Tidak banyak, mungkin hanya segelintir. Tapi suara-suara itu digemakan lewat corong-corong yang bernama koran, majalah, radio, televisi, dengan bahasa yang rada njlimet agar mereka yang nun di sana, yang masih akrab dengan teh dan kopi bisa beralih ke Lemon Tea atau Black Cappucino.

'Pembodohan' Nasional

"Pak Sus, Dina lulus ga?"

Yang ditanya mengangguk sehingga penanya memberondongnya dengan pertanyaan lain.

"Berapa NEM-nya?"

'Empat puluh enam koma lapan! Kalau anakmu, si Ucup, lulus juga? Berapa NEM-nya?"

"Lulus lah. 54,9!"

"Wah, hebat dong. Berarti rata-ratanya sembilan lebih!"

"Hebat apanya? Wong 60% jawaban soalnya sudah diisi."

"Iya sih! Dina juga cerita, waktu ujian, dia boleh bawa hp. Waktu ngerjain soal tiba-tiba ada SMS. Dia gak tau SMS dari siapa. Tapi isinya adalah jawaban soal ujian. Ha...ha..ha...."

Berdua tertawa. Pendengar lain ikut tertawa.

"Itu karena sekolah punya target agar semua siswanya lulus 100%. Demi nama baik sekolah dan demi nama baik guru-gurunya."

Inilah percakapan yang tersiar di warung kopi. Entah benar atau tidak, faktanya ada beberapa sekolah yang karena salah kasih bocoran jawaban akhirnya 100% siswanya tak lulus.

Apa yang sesungguhnya diharapkan dari program ujian nasional itu kalau sesungguhnya menjadi program penghancuran generasi muda Indonesia. Demi nama sekolah. Demi makin banyaknya siswa baru yang mendaftar. Demi kocek sekolah, saku yayasan dan pengurusnya. Ujung-ujungnya duit juga.

Ada yang hanya diam mendengar obrolan warung kopi itu. Ia ingin segera pulang menanyai anaknya.

"Tapi untuk apa?" Ia bergumam.

Nilai bagus atau jelek, ia juga tak kuasa. Ia tak ada kemampuan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke perguruan tinggi.

Bagaimana mau ke perguruan tinggi kalau uang mukanya puluhan juta. Belum lagi uang SPP semesteran atau tahunan yang juga juta-jutaan.

"Aahh....!"

Ia teringat 27 tahun silam ketika ia lulus dari SMA di sebuah kampung di Sumatera Selatan dan mendapat undangan dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Andi Hakim Nasution. Orang tuanya senangnya bukan main karena cita-citanya dulu kesampaian juga, meski lewat anaknya.

Waktu itu, ayahnya sadar akan kemampuannya membiayai sekolah di perguruan tinggi, seperti keinginannya di era tahun 50-an. Kali ini, dengan tekad bulat, sang ayah mengirim juga anaknya ke Bogor. Untunglah tak ada uang pangkal. SPP-nya pun cuma Rp 22.500 per semester. Biaya hidup ketika itu cuma Rp 30.000 per bulan, termasuk uang kos-kosan.

"Berangkatlah kau anakku. Berangkatlah ke Bogor. Bapak akan usahakan biayanya."

Kini anak itu sudah menyandang gelar insinyur dan sudah bekerja di Jakarta. Dan, giliran insinyur itu yang mengurut dada memikirkan nasib anaknya yang baru saja lulus SMA.

"Gila. Bapakku dulu, hidup di kampung nun jauh di Sumatera Selatan bisa menyekolahkan enam anaknya hingga meraih sarjana semua. Di Jawa. Bapakku hanya lulusan SMP. Aku insinyur, tinggal di pinggiran Jakarta, kini aku bingung menyekolahkan anakku ke perguruan tinggi."

Ia merenung di depan TV sendirian.

"Dulu, orang desa dengan penghasilan pas-pasan bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Kini, hanya orang kaya yang bisa meraih gelar sarjana. Edan!"

Sudah pukul 11 malam lewat. Lamunannya terjaga oleh iklan Mendiknas Bambang Soedibjo yang lantang bicara tentang biaya pendidikan SD gratis. SMP menyusul gratis.

"Aaahhh....! Apa sesungguhnya yang dilakukan pemerintah. SD dan SMP digratiskan, tapi menutup rapat orang tak mampu melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi, meski si anak memang pintar."

Ia mematikan TV dan 'mematikan' dirinya sendiri di tempat tidur. Tapi ia tetap tak bisa tidur juga hingga fajar menjelang.


Bogor, 22 Juni 2009

The CEO Way: 8 Pendekar TI Indonesia

Ini buku pertama ku.
Dua tahun dalam kandungan pikiranku. Menggelayut bak ayunan, antara jadi dan tidak. lanjutkan atau urungkan.
Akhirnya, buku itu tiba juga di bangsal percetakan. Deg-degan... gelisah.... gembira.... senang. berpadu. Persis seperti menanti kelahiran 'anak" pertama.

Inilah dia: The CEO Way: 8 Pendekar TI Indonesia.

Depkominfo dan BKPM Bungkam Asing dalam Bisnis Menara (bag. 1 dari 2 tulisan

Tahun 2008, industri telekomunikasi Indonesia, paling tidak dua kali berhadapan dengan regulasi pemerintah tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2007. Dua-duanya selalu melibatkan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada kasus pertama, Depkominfo mengeluarkan aturan yang melarang investor asing masuk dalam bisnis menara telekomunikasi, yang bertentangan dengan Perpres DNI. Kedua, Depkominfo tak kuasa saat Qtel berniat mengakuisisi 65% saham PT Indosat tanpa harus memisahkan bisnis jaringan tetapnya. Kedua kasus itu menunjukkan kepada khalayak, betapa semua bisa diatur di negeri ini, sekalipun melanggar aturan.

Pada awal 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengeluarkan regulasi tentang Menara Bersama yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No 2/2008. Aturan itu melarang investor asing untuk berbisnis dalam penyediaan menara telekomunikasi.

Aturan itu hadir sebagai kepedulian pemangku kepentingan, Menkominfo, terhadap industri dalam negeri. Dasarnya adalah hampir seluruh belanja modal industri telekomunikasi telah tersedot ke luar negeri dalam bentuk perangkat jaringan infrastruktur hingga perangkat penerima yang ada di konsumen (pesawat telepon genggam). Bahkan, investor asing telah menguasai sebagian besar saham perusahaan telekomunikasi Indonesia.

Itulah yang dikatakan Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar saat menjelaskan latar belakang terbitnya aturan menara yang menolak asing itu. Penyediaan menara merupakan lini bisnis yang bisa diusahakan lokal tanpa campur tangan asing. "Saya rasa semua pihak akan solid mendukung aturan menara ini tanpa ada resistensi," kata Basuki.

Namun, persoalannya bukan di situ, melainkan Peraturan Menkominfo itu dianggap menyalahi aturan di atasnya, yakni Perpres No 111/2007 tentang DNI. Oleh karena itu, aturan itu memancing reaksi dari pengusaha nasional. Ketua Umum Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Sofyan Wanandi khawatir, hal itu bakal mengganggu iklim investasi di sektor telekomunikasi.

"Kita tidak berhak menutup pintu bisnis menara bagi asing karena jelas-jelas menyalahi UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. Lagipula, masalah menara tidak diatur dalam DNI," ujar Sofjan Wanandi kala itu.

Ekonom dari CSIS Pande Radja Silalahi, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ATSI Agus Simorangkir, ekonom dari CSIS Pande Radja Silalahi, dan Wakil Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi lantang menentang Peraturan Menkominfo itu. Juga, dengan alasan yang sama seperti dilontarkan Sofjan Wanandi. Mastel, bahkan mengirim surat resmi kepada Menkominfo, mempertanyakan aturan itu.

PT Excelcomindo Pratama (EP) yang tengah berancang-ancang memisahkan bisnis menaranya untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga pun ikut-ikutan mempertanyakan aturan itu. Ada 7.000 menara yang akan dipisah dan dijual itu dan nilainya ditaksir sekitar Rp 7 triliun.

Dirut PT EP Hasnul Suhaimi mengatakan, persoalan bisnis menara itu bukan pada masalah teknis, melainkan soal permodalan. Kalau jumlah menara di Indonesia saat ini 50 ribu dan investasinya butuh Rp 1 miliar per menara, berarti dana yang dibenamkan di bisnis menara mencapai Rp 50 triliun.

“Dana sebesar itu, kalau bukan pemodal asing, siapa yang sanggup. Kalaupun bisa mungkin dari pinjaman bank,” kata Hasnul. Namun, apa yang bisa dilakukan Hasnul dan PT EP, kecuali comply alias manut saja terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Asdep Telematika dan Utilitas Deputi V Menko Perekonomian Eddy Satriya merasa tidak pernah ada koordinasi soal perumusan aturan yang melarang asing masuk dalam bisnis menara. Seharusnya, untuk menutup sektor tertentu bagi asing terlebih dulu dikoordinasikan dengan kantor Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan dan pihak terkait, seperti BKPM dan tim Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi (PEPI) di Depdag.

“Selebihnya, tentu harus mendapat persetujuan dari presiden dengan cara membuat Perpres yang baru menggantikan Perpres No 111/2007,” kata Eddy Satriya.

Depkominfo yang dipimpin Muhammad Nuh sempat bungkam juga dihantam kiri-kanan, meski mereka tetap keukeuh pada pendiriannya. Apalagi ada dukungan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang disampaikan Heru Sutadi, dan pengusaha nasional yang bergerak di bidang penyediaan menara, Dirut PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) Wahyu Sakti Trenggono.

Depkominfo makin teguh ketika Kepala BKPM M Luthfi lantang bersuara dalam seminar bertajuk Prospek Menara Bersama bagi Pengembangan Industri Telekomunikasi Indonesia pada 17 April 2008. Didampingi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, Luthfi mengatakan, “Ini adalah kampung kita. Untuk bisnis menara, kita ingin dikerjakan sendiri oleh pengusaha dalam negeri. Ini komitmen kita bagi pengusaha nasional.”

Bersama Dirjen Postel Depkominfo, lanjut Luthfi, BKPM telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, semua diam, meski hingga kini belum ada perubahan atas Perpres No 111/2007 itu.

BKPM dan Bapepam Bungkam Depkominfo di Indosat (2/habis)

Di penghujung 2008, Menkominfo Muhammad Nuh terhuyung. Ia angkat tangan, lalu angkat bicara. Dua bulan lebih ia bertahan dengan pendiriannya untuk menegakkan aturan. Ini berkaitan dengan keinginan Qatar Telecom (Qtel) mengakuisisi 65% saham PT Indosat Tbk.

Bukan maksud Menteri untuk membendung keinginan Qtel menguasai mayoritas saham Indosat, mantan rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) itu cuma ingin menegakkan aturan. Yakni, aturan yang dia abaikan ketika menerbitkan Peraturan Menkominfo No 2/2008 yang melarang asing masuk dalam bisnis menara. Itulah Perpres No 111/2007 tentang DNI.

Dalam kasus Qtel dan Indosat itu, Menkominfo keukeuh, investor asing, siapa pun dia, harus mengikuti aturan DNI. Yakni, untuk perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi telepon tetap, investor asing hanya boleh menguasai maksimal 49% sahamnya, sedangkan untuk telepon selular boleh sampai 65%.

Indosat adalah perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi paling lengkap. Mulai dari lisensi jaringan tetap, fixed wireless access (FWA), sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI), dan seluler hingga 3G dan 3,5G.

Oleh karena itu, sesuai Perpres No 111/2007 itu, Qtel tidak bisa mengakuisisi 65% saham Indosat. Kalau Qtel tetap ngotot dengan angka 65%, perusahaan telekomunikasi dari Qatar itu harus memisahkan lisensi jaringan tetap, yang terdiri atas StarOne (FWA), dan SLJJ.

“Peraturan yang mengharuskan pemisahan itu. Bunyinya 49% untuk jartap dan 65% untuk seluler,” ujar Menkominfo.

Persoalannya, seperti diungkapkan manajemen Indosat (Investor Daily, 12 November 2008), seluruh lisensi yang dimiliki Indosat itu sudah terintegrasi sedemikian rupa. Mulai dari jaringan cabang, karyawan, billing system, jaringan infrastruktur, hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Menara, misalnya, di situ ada radio pemancar (BTS) Mentari, IM3, dan StarOne.

“Meski sulit, pemisahan itu mungkin dan bisa saja dilakukan. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin. Namun, bagaimana cost dan konsekuensinya belum bisa dikuantifikasi, karena sampai saat ini kami belum mendapat kepastian tentang juklaknya dari pemerintah,” kata Direktur Marketing Indosat Guntur S Siboro.

Rupanya, Qtel tak tinggal diam dengan kondisi itu. Apa gunanya mengakuisisi 65% saham Indosat kalau isi perut Indosat ternyata harus dhedhel-duel. Namun, Qtel juga tak mau kalau hanya menguasai 49% saham Indosat.

Depkominfo keukeuh pada pendiriannya untuk mematuhi aturan tentang DNI. Namun, Qtel terus berusaha untuk mengegolkan keinginannya menguasai 65% saham Indosat tanpa harus memisahkan bisnis StarOne dan SLJJ. Manajemen Indosat pun tampak tak rela, bila perusahaan yang sudah berusia 41 tahun itu harus dipisah-pisah.

Ketika pertama kali mengumumkan masuk mengambil 40,8% saham Indosat dari Singapore Technologies Telemedia (STT) pada medio Juli 2008, Ketua Qtel Grup Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani langsung mengumumkan jalinan hubungan strategis dengan Rachmat Gobel. Kala itu, Rachmat Gobel adalah presiden komisaris Panasonic Gobel, sekaligus sebagai wakil ketua Kadin Indonesia, yang juga dekat dengan kepala BKPM M Luthfi.

Tiba-tiba, pada 24 Desember 2008, ketua Qtel yang telah menjadi presiden komisaris Indosat itu mengeluarkan siaran pers yang isinya, pemerintah Indonesia telah memperbolehkan Qtel memiliki hingga 65% saham Indosat tanpa harus memisahkan unit usaha jaringan tetapnya.

“Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor kepada sistem dan iklim usaha di Indonesia. Kami tidak meragukan bahwa hal ini akan membantu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan membawa manfaat untuk ekonomi dan bangsa Indonesia.” Demikian Sheikh Abdullah memuji keputusan pemerintah Indonesia itu.

Ada pertanyaan besar tentang persetujuan pemerintah Indonesia itu. Namun, jawaban datang dari Menkominfo, pas ketika jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2008 di Jakarta, pada 31 Desember 2008. Bahwa keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi dengan instansi lain, yang melibatkan Depkominfo, BKPM, dan Bapepam.

“Keputusan tanpa harus spin off itu merupakan hasil rapat antar departemen itu,” kata Nuh. Lalu, dia melanjutkan, "Kami sadar betul ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi dari Depkominfo soal investasi, ya... pada ujungnya terserah BKPM."

Nuh pasrah. Ia di-KO investor asing dalam kasus Qtel, setelah sebelumnya meng-KO investor asing dalam kasus menara. Skornya kini 1:1.

The Big Three Mengancam Amerika

“Finance is a gun and politics is knowing when you have to pull the trigger.”

Don Luchessi dalam film The Godfather III

Apa yang tidak bisa dilakukan pengusaha? Ketika berjaya, juga saat tak berdaya.

Krisis finansial global yang menghantam Amerika Serikat (AS) sejak beberapa bulan ini kembali mempertontonkan aksi para pengusaha dan penguasa.

Tiga bulan lalu, lakon utama sandiwara dana bailout US$ 700 miliar bermain ciamik. Ketika rakyat AS menolak dana talangan itu, pasar finansial justru yakin dan berharap wakil rakyat akan menyetujui proposal bailout yang diajukan Presiden AS George Walker Bush itu. Tapi, ternyata Konggres AS tak setuju. Bursa saham New York Stock Exchange (NYSE) rontok. Pasar saham Eropa dan Asia pun demikian. Pasar tegang atau pura-pura tegang.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), makin tegang. Libur Lebaran Idul Fitri bukan makin fresh, malah stres. Malam Takbiran makin khusyuk bermunajad agar saham di BEI tak mengikuti jejak NYSE dan bursa lain di seluruh dunia. Seminggu berlibur, seperti terkubur dalam kegalauan. Pas dibuka, saham di BEI ternyata rontok juga, malah lebih dalam. Saham-saham grup Bakrie hancur sehingga otoritas menghentikan perdagangan.

Itulah drama alias sandiwara. Drama itu berlanjut hingga kini. Tiap hari, pelaku pasar makin tegang. Dan, sepertinya ketegangan itu sengaja diciptakan sang sutradara. Namanya juga drama. Yang pasti, ending-nya jelas, yakni happy. Dan, pada akhirnya dana bailout US$ 700 miliar itu disetujui. Tapi ending itu ternyata tak membuat pelaku bursa happy. Hingga kini.

Saham-saham grup Bakrie yang selalu menjadi pioner dalam pergerakan saham di BEI benar-benar mempertontonkan kebolehannya. Saham Bumi Resource (BUMI) yang sempat di Rp 8.000, tinggal Rp 800. Bakrie Development (ELTY) yang sempat di Rp 700 tinggal Rp 70, Bakrie Brother (BNBR) yang sempat di Rp 740 jadi Rp 50, Energi Mega Persada (ENRG) dari tertinggi Rp 1.500 tinggal Rp 90, Bakrie Sumatra Plantation (UNSP) tertinggi pernah Rp 2.800, sekarang Rp 250.

Itu semua terjadi pada tahun ini. Saham-saham grup Bakrie tinggal 10%. Teringat ketika Orde Baru ada istilah Mrs Ten Percent. Sekarang, boleh jadi Mr Ten Percent. Kalau era dulu, setiap proyek ada komisi 10%, sekarang kekayaan para pelaku pasar cuma dihargai 10%.

Sudahlah! Kata orang Jawa, untung masih ada 10% itu. Belum habis benar. Tapi, kejadian di AS dua pekan terakhir ini, membuat para pelaku pasar was-was. Tiga raksasa otomotif di AS tengah menggelar drama serupa. Ceritanya, General Motors (GM), Chrysler, dan Ford --yang kemudian dijadikan judul drama, The Big Three—bangkrut dan minta diselamatkan. Mereka minta dana talangan US$ 34 miliar. Presiden AS yang baru saja dilempar sepatu oleh wartawan Irak itu setuju. Tapi yang disetujui cuma US$ 15 miliar. Biar persetujuan itu tak terlihat 100% atau biar tak dilempar sepatu oleh warganya sendiri?

Namun, drama di Konggres kembali terulang. Persetujuan wakil rakyat tak diperoleh. Lalu, The Big Three pasrah, balik badan sambil mengumpat dan mengancam. “Ya, sudah. Berarti, sedikitnya tiga juta orang jadi pengangguran.”

Lembaga penelitian, Center for Automotive Research (CAR) –singkatannya dibuat sama dengan bisnis The Big Three-- segera melakukan survei. Hasilnya, selain tiga juta pengangguran baru, ada 800 ribu pemasok kehilangan mata pencarian. Kalau satu pemasok menghidupi 100 orang, berarti ada 80 juta orang terancam mata pencahariannya. Ada ratusan ribu pesiunan mengajukan klaim ke Federal Pension Benefit Guaranty Corp dan asuransi kesehatan hingga 2017 yang kalau dihitung, nilainya mencapai US$ 90 miliar.

Itu belum cukup. Pendapatan perorangan bakal hilang sebsar US$ 125,1 miliar pada tahun pertama penutupan The Big Three itu dan menjadi US$ 275,7 miliar dalam tiga tahun ke depannya. Negara juga bakal kehilangan pendapatan pajak sebesar US$ 49,9miliar pada tahun pertama dan US$ 108,1 miliar pada tiga tahun mendatang. Ujungnya, perekonomian AS akan tergerus karena sektor otomotif selama ini menyumbang pada PDB sebesar 2% atau setara dengan US$ 300 miliar.

“Ngeri deh!” Mungkin, itulah kalimat yang keluar dari anggota Konggres dari Parta Demokrat sehingga mereka menjilat kembali ludahnya. Awalnya mereka sudah kadung menyatakan tidak setuju dengan dana talangan US$ 15 miliar itu. Anggota Konggres dari Partai Republik masih bertahan, tapi apa bisa tahan?

Boleh jadi, orang-orang di Amerika mencontoh tingkah polah pengusaha di Tanah Air ketika negeri ini dihantam krisis pada 1997/1998. Dalam hal ini, Indonesia, boleh juga!

Dalam posisi terjepit, pengusaha nasional kala itu menjadi peminta-minta. Ya, begitu itu. Pasrah, tapi menganca. Ketika pemerintah setuju mengucurkan dana talangan (BLBI), para pengusaha nasional itu masih menunjukkan wajah cemberut dan pura-pura miskin. Di balik layar, mereka justru berpesta pora dengan dana talangan itu. Dana talangan disikat, aset bank yang ditalangi pun diembat.

Ketika bank dikuasai pemerintah, asetnya kosong melompong. Ketika dimintai pertanggungjawaban, pemilik dan eksekutifnya sudah kabur. Ada juga yang bertahan karena memang tak ikut-ikutan berpesta. Tapi ada juga yang pura-pura tak bersalah, tak ikut berpesta, lalu dicokok aparat. Mereka digiring ke Hotel Prodeo sambil menunggu proses. Mereka tetap menunjukkan wajah tak bersalah. Lalu, pura-pura sakit. Sakit pusing akibat memikirkan nasib dirinya, tapi dokter mendiagnosa jantung, ginjal, hati, dan komplikasi ke cantengan (infeksi jempol kaki).

Jurus kedua dimainkan. Minta izin berobat. Dokter dalam negeri tak dilirik, minta ke luar negeri. Aparat pun, yang sudah bergizi, mengizinkan. Jurus berikutnya adalah sakit seumur hidup alias menghilang dan tak pernah kembali.

Mencuri, menipu, membunuh, bahkan membunuh saudara kandung tak apalah. Dari, demi dan oleh uang. Kira-kira itulah yang disampaikan film The Godfather itu. Dan, ucapan Don Luchessi dalam The Godfather III makin menegaskannya.

Namun, ketika uang tak ada lagi, The Big Three punya cara jitu untuk tetap bertahan. Tapi The Big Three mungkin sudah menyiapkan jurus berikutnya, bila dana talangan mengucur. Lagi-lagi mau mencontoh Indonesia, ya?

15 Desember 2008

Dunia Berjuang Keras Atasi Krisis

Amerika Serikat (AS) kini memasuki krisis keuangan terparah yang makin menegaskan era resesi ekonomi. Negara-negara di seluruh dunia akan terseret arus resesi yang menyakitkan itu. Presiden George Walker Bush dijadwalkan berpidato lagi sebelum perdagangan saham di Wall Street dibuka Jumat (17/10/2008).

Data ekonomi terakhir menunjukkan gambaran lebih baik ketimbang yang diperkirakan sebelumnya. Pasar saham sempat merosot tajam dalam dua hari terakhir sebagai respons terhadap laporan negatif yang keluar Rabu (15/10/2008). Data terbaru mengungkapkan angka pengangguran di AS kini hanya 461 ribu, turun 16 ribu dibanding pekan sebelumnya. “Dalam empat pekan sebelumnya, angka pengangguran di negeri itu rata-rata di atas 483 ribu,” tulis cnbc.com.

Sementara itu, angka inflasi September 2008 tak berubah, yakni 0,1% seperti bulan sebelumnya. Namun, Bank Sentral AS memperkirakan, produksi industri pada September 2008 turun 2,8%, penurunan terbesar dalam 34 tahun terakhir. Perekonomian negeri itu diperkirakan turun 0,8%.

Para investor di bursa Wall Street tampak senang melihat data ekonomi yang positif pada awal perdagangan Kamis (16/10/2008). Harga-harga saham pun dibuka menguat.

Menteri Keuangan AS Henry Paulson dan Gubernur The Federal Reserve Ben Bernanke kembali menegaskan, Pemerintah AS akan berupaya keras untuk menstabilkan sistem keuangan. “Namun, pulihnya pasar finansial bukan berarti ekonomi AS langsung sehat kembali. Tapi bila tidak distabilkan, pemulihan ekonomi yang lebih luas tidak akan terjadi sekarang,” kata Bernanke saat berbicara dalam forum Economic Club di New York, Rabu (15/10/2008).

Bank Sentral AS meluncurkan sebuah laporan tentang gambaran ekonomi nasional AS. Ben Bernanke mengingatkan, krisis keuangan ini akan berlangsung sangat lama untuk dipulihkan. Kepercayaan masyarakat terhadap pulihnya perekonomian itu pun menurun.

Bahkan, Vice Chairman The Fed Donald Kohn mengatakan, kinerja ekonomi AS yang bergejolak ini akan terus berlangsung hingga tahun depan. “Bahkan kondisi itu akan meningkat pada 2009 dan 2010,” kata Kohn.

Inilah yang menyebabkan indeks Dow Jones terpuruk 733 poin atau 7,87%, yang esoknya diikuti oleh seluruh bursa di Asia pada Kamis (16/10/2008). Indeks Nikkei terpuruk 11,41%, Seoul -9,44%, dan Hang Seng yang sempat merah membara dengan minus 8,4% akhirnya ditutup minus 4,8%. IHSG juga rebound dari penurunan 7% ditutup cuma minus 3,76%. Pada Kamis (16/10/2008), ketika dibuka, bursa Eropa juga merah merana.

Harga minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman November jatuh US$ 4,09 menjadi US$ 64,54 per barel di New York Mercantile Exchange. Angka itu merupakan level terendah sejak 31 Agustus 2007. Di London, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman November anjlok US$3,73 menjadi US$70,80 per barel.

Gambaran suram tentang ekonomi nasional AS dalam laporan yang dikenal dengan Beige Book itu, ikut mendorong kejatuhan Wall Street. Laporan itu menunjukkan, aktivitas ekonomi melemah di 12 pemerintah daerah AS. Sektor konsumsi yang merupakan 2/3 lebih dari aktivitas ekonomi AS merosot tajam. Sektor industri merosot, apalagi yang berkaitan dengan properti. Pengusahanya pun menunjukkan sikap pesimistis melihat outlook ekonomi AS ke depan.

Upaya Pemimpin Dunia

Presiden Bush berencana berpidato lagi mengenai krisis finansial tersebut, pada Jumat ini. Ia akan berpidato sebelum aktivitas di bursa saham dibuka, yakni di kantor pusat Kadin AS (US Chamber of Commerce). Staf kepresidenan menyatakan, pidato Bush tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan kebijakan baru, tapi ingin menjelaskan lebih detail tentang apa yang akan dilakukan pemerintah dalam ‘memerangi’ krisis.

Selain itu, para pemimpin negara-negara maju, G8, berencana menggelar pertemuan tingkat tinggi dalam waktu dekat untuk menangani krisis finansial yang makin menjadi-jadi ini. G8 terdiri atas AS, Jepang, Jerman, Francis, Inggris, Italia, Kanada, dan Rusia.

Perdana Menteri Inggris Gordon Brown mengatakan, pertemuan tingkat tinggi itu bisa digelar pada bulan depan. Pertemuan itu tidak hanya menyangkut masalah negara-negara maju, tetapi juga termasuk negara-negara berkembang (emerging), seperti Tiongkok dan India.

“Saya percaya ada ruang untuk membuat kesepakatan dalam beberapa hari ke depan untuk sebuah perubahan yang sangat besar dan sangat radikal,” kata Brown kepada wartawan sebelum rapat dengan pemimpin Uni Eropa yang membahas masalah krisis finansial ini di Brusel.

Dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para pemimpin Uni Eropa yang juga diperoleh AP, Brown menginginkan agar bank-bank berpikir ulang tentang bagaimana mereka mengelola risiko. Dia minta aturan yang mewajibkan bank-bank memiliki dana cukup untuk melindungi potensi kerugian, meningkatkan transparansi, dan mengeliminasi konflik kepentingan.

Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Francis Nicolas Sarkozy juga mendesakkan pertemuan G8 dalam waktu dekat. Merkel menyebutnya, reformasi dibutuhkan sehingga apa yang terjadi sekarang ini tidak terulang lagi.

Sarkozy mengatakan, pertemuan G8 itu sebaiknya digelar di New York, tempat dimulainya bencana ini. Sarkozy juga menyarankan untuk mengajak Tiongkok dan India dalam pertemuan itu.

“Reformasi fundamental dalam sistem keuangan tidak bisa hanya dilakukan di Eropa. Ekonomi ini global. Tidak ada negara yang dapat memproteksi dirinya sendiri,” kata Sarkozy. Ia mengatakan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem finansial global.

Dari Tokyo, seperti dikutip dari Associated Press, Menteri Keuangan Jepang Shoichi Nakagawa juga angkat bicara setelah menyaksikan indeks Nikkei terkulai lebih dari 11% pada perdagangan Kamis kemarin. Menurut dia, nilai bail out yang ditawarkan pemerintah AS sebesar US$ 700 miliar dianggap belum cukup. Karena belum cukup itulah, bursa dunia kembali terpuruk. Ia mengatakan, negaranya siap berkontribusi dalam upaya meredam krisis finansial ini.

Dana bail out AS itu sangat kecil dibandingkan exposure aset beracun dalam kasus subprime morgage ini. Apalagi, dari US$ 700 miliar itu, sebanyak US$ 250 miliar akan dipakai untuk membeli saham-saham delapan bank papan atas AS, termasuk JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, dan Citigroup. O rizagana

Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi 17 Oktober 2008

Dimainkan Saham

“TIDAK, Ayah! Aku dan anak-anak tidak akan memakan uang hasil main saham.”

Seorang ibu bangkit dari kursi meja makan. Diskusi keluarga, antara suami dan istri tentang menginvestasikan uang di pasar saham pun usai. Sang istri bisa menerima argumen suaminya bahwa main saham bukanlah judi, meski masih ragu. Ragu karena ada saham syariah, ada indeks syariah.

Cerita tentang gain Rp 10 per saham yang lepas berubah menjadi potential loss hanya gara-gara ingin gain yang lebih besar. Maruk. Detik demi detik harga saham bergerak. (Di-)Naik-turun(-kan), tak terduga, dan berakhir dengan penyesalan. Ketika harga saham ditahan, harga malah melorot dalam hitungan detik atau menit. Ketika saham dilepas, harganya malah melambung hanya dalam hitungan jam atau hari. "Bandar, mafia saham lokal, yang bermain."

Sang suami masih di kursi di meja makan sambil menyudahi santap malam. Malam sekali. Segelas besar air disedotnya, dan pletak –suara gelas beradu dengan kaca pelapis meja makan. Ia tetap di kursinya sambil mengamati TV yang sedari tadi tak bersuara, karena disetel dalam posisi mute.

Tadi pagi, Senin 21 Januari 2008, indeks harga saham gabungan rontok 100 poin lebih. Sang suami masih terbayang-banyak akan kerugian yang dideritanya. Ia tak berani menjual portofolio sahamnya, dan berharap esok pagi indeks kembali pulih. Dan, yang lebih penting lagi, potential loss yang tercatat di bukunya berubah menjadi potential gain.

Selasa, 22 Januari 2008. Sang sumi tertidur setelah tugas rutin mengantar putrinya ke sekolah. Pukul sembilan lewat 25 menit ia terbangun. Tanpa ba-bi-bu lagi, ia langsung menyalakan komputer. Mengoneksikan komputer dengan internet, dan masuk ke situs biasa, tempat ia bertransaksi. Istrinya sudah berangkat duluan. Tugas.

“Gila!” Sang suami menggaruk kepala yang tak gatal. Pasar bursa belum dibuka. Masih satu menit lagi dari pukul 09.30 WIB. Posisi indeks sudah minus 164 poin.

Tak mau menyaksikan kejatuhan bursa lebih dalam, komputer dimatikan. Ayah tiga orang putra itu tidur lagi. Tapi matanya tak bisa merem. Pikirannya terus ke portofolio saham miliknya.

Mendekati pukul 10, ia bangkit dan menyalakan lagi komputer. Indeks masih minus, bahkan makin telah melampaui 200. Komputer di-shut down lagi, dan kembali ke peraduan. Matanya masih saja melotot.

Ambil handuk, ke kamar mandi. Ambil odol, dioleh ke telapak tangan. Dan, ups... nyaris saja dibasuhkan ke muka. Ia berusaha menenangkan diri. Pelan-pelan seluruh tubuhnya diguyur air. Mandi seperti biasa. Keramas. Bergegas menuju markas kantornya.

“Ekonomi Amerika di ambang resesi!” Bursa di seluruh dunia ambruk. Mereka lantas menyebutnya sebagai Black Tuesday. Kejatuhan bursa hari ini merupakan yang terburuk setelah runtuhnya menara kembar di AS, World Trade Centre, pada 2001.

“Time to buy!” Ini saatnya membeli saham. Saham yang ada jangan dulu dijual, tapi beli lagi.
“Gila! Duit dari mana? Lagi pula, kondisi global yang di ambang resesi, kok mau beli saham lagi. Iya, kalau besok, indeks rebound. Kalau terus terpuruk, gila aja lo!”

Hari itu, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup minus 250 poin. Saham PGAS yang selama ini bertengger di atas Rp 15.000 sudah menyentuh level Rp 10.000. Saham ANTM yang dua pekan lalu berada di level Rp 4.500 sampai Rp 5.000, tinggal Rp 2.900. BUMI yang biasanya di atas Rp 6.000 tinggal Rp 4.700.

Aneh. Investor asing kok ramai sekali bertransaksi beli. Di Bursa Efek Indonesia, di bursa Asia lainnya. “Gila!”

Sang suami masih belum bisa berpikir jernih. Potential loss dari portofolio sahamnya hampir 30% dari total nilai portofolionya. Pernyataan Menko Perekonomian Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati tak membuatnya tenang.

Hari sudah gelap. Ia belum mau beranjak dari kursi di kantornya. Komputer di mejanya belum juga ditutup. Ia masih ingin menyaksikan bursa di New York. Indeks Dow Jones biasanya menjadi acuan. Kalau hijau, berarti ada harapan. Tapi kalau merah, bursa Indonesia dan regional bakal makin berdarah-darah.

“Gila!” Bank Sentral Amerika mengambil kebijakan drastis dengan memangkas suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin menjadi 3,5%. Sebuah langkah yang oleh orang awal tak terduga, tapi mungkin tidak oleh pemain saham global.

Dan, benar bursa di seluruh dunia pun ijo royo-royo. Investor yang pada kejatuhan bursa pada Black Tuesday mengambil posisi time to buy, pesta pora. Investor asing, terutama.

“Jangan-jangan investor asing, mereka yang besar-besar itu, mafia bursa dunia, sudah tahu bocoran bahwa bank sentral AS bakal memangkas Fed fund rate sebesar 75 basis poin. Lalu, mereka sengaja menghancurkan bursa global. Lalu dengan dana mereka yang tak terbatas, mereka memborong saham yang harganya sudah jatuh berguguran.”

Kali ini, ia termenung. Bukan memikirkan portofolionya. Bukan pula mafia bursa dunia. Juga bukan tentang ucapan sang istri yang tidak mau makan uang hasil main saham. Tapi tentang pikirannya sendiri yang dipermainkan mafia saham global, diperbudak oleh gain yang tidak seberapa, diperas dan dipaksa berpikir keras.

“Kenapa ayah membiarkan pikiranmu menjadi selalu galau, gundah, menjadi tidak tenang. Itu akan menjadi sumber penyakit.”

Lamat-lamat suara Iwan Fals melantunkan syair...
"Keinginan adalah sumber penderitaan
Tempatnya di dalam pikiran..." n rizagana


Tangerang, 28 Januari 2008

'Apa Kata Dunia'

“Jenderal! Turunkan tangan kau, Jenderal. Turunkan, Jenderal!”

Jenderal Nagabonar terisak-isak dan terseok-seok meniti tali menaiki patung Jenderal Soedirman di tengah jalan protokol di Jakarta.

Nagabonar, yang pencopet itu, tidak rela jenderal pujaannya memberi hormat kepada siapa saja di jalan raya yang dipadati kendaraan roda empat. Siapa pula yang dihormati Jenderal Soedirman itu siang dan malam? Pertanyaan yang mirip dilontarkan Nagabonar ketika menyambangi Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. “Apakah semua yang dimakamkan di sini, pahlawan?”

Anak-anak terkekeh-kekeh menyaksikan adegan film dari DVD bajakan yang dibelikan orang tuanya.

Di luar rumahnya, anak-anak bangsa ini juga sedang tertawa terbahak-bahak. Bukan karena tingkah polah Nagabonar. Tapi menertawakan diri sendiri dan orang lain atas tingkah-polah orang asing di negerinya.

Khususnya dalam pekan-pekan terakhir ini. Sebuah perusahaan konglomerat Singapura sedang menunggu vonis dari Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia dan di Jakarta. Melinda Tan, juru lobi Temasek, kembali harus pergi-pulang Jakarta-Singapura. Ini berkaitan dengan dugaan monopoli Temasek dalam industri telekomunikasi Indonesia.

Sebuah perkara yang sudah lama. Paling tidak sejak Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) membeli sekitar 42% saham PT Indosat pada 2002. STT adalah anak usaha Temasek. Jauh sebelumnya, Temasek melalui Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) telah memiliki 35% saham PT Telkomsel. Konglomerat dari Singapura itu dituduh melanggar UU No 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 27.

Jadilah, sepekan terakhir ini, ditambah pekan ini, berita tentang Temasek menghiasi media massa di Indonesia. Sumbernya rata-rata orang Indonesia, pengamat ekonomi, pejabat, dan tidak ketinggalan anggota DPR. Ada (banyak) yang mendukung Temasek, dengan mengatakan bahwa Temasek tidak melakukan kepemilikan silang (cross ownership). Dan, macam-macam lagi argumentasi yang dikemukakan, menyudutkan anggota KPPU yang sedang bekerja, bahkan sampai menghujat anak bangsa sendiri.

"Apa kata dunia!" kata mereka yang mendukung Temasek. Ini soal investasi asing. Ini tentang kepastian hukum dan berusaha. Ini mengenai anggota KPPU yang dituduh menerima suap.

Tapi, tak sedikit pula yang mendukung. Entah, mereka benar-benar mendukung dengan logika berpikir yang jernih dan keilmuwan yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau itu sekadar olah vokal, demi menanti royalti dari lagu yang dinyanyikan. Lalu tutup mulut, atau bahkan balik mendukung Temasek dan dengan gagah berani ‘menyerang’ anak bangsa sendiri.

"Apa kata dunia!" Mereka yang mendukung KPPU lantang bersuara. Lebih lantang dan kental logat Medan-nya daripada orang Medan. Ini soal harga diri bangsa. Ini tentang dan mengenai dunia yang sesungguhnya tak bisa berkata-kata.

Apa peduli dan siapa peduli dengan putusan KPPU tentang monopoli Temasek itu, sejatinya? Tak perlu pulalah menyebut siapa yang mendukung, siapa yang menentang. Tak lagi menarik mengatakan, putusan itu akan memengaruhi masuknya investor asing di Indonesia. Soal Singapura, yang katanya banyak ‘menyembunyikan’ konglomerat hitam dan koruptor plus hasil jarahannya itu, juga tak perlu dibahas.

Karena hasil putusan KPPU itu sejatinya menjadi tidak penting lagi dibahas. Apapun putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, bangsa ini benar-benar sudah tercabik-cabik. Anak bangsa ini sudah diaduk-aduk dan diadu-domba dengan begitu mudahnya. Gampang sekali. Segampang menumpahkan darah bangsa sendiri.

Ranah pemikiran tidak lagi penting, apakah ia benar secara keilmuwan atau sekadar cuap-cuap agar suap demi suap masuk ke dalam mulutnya. Kebenaran toh bisa disembunyikan di balik baju lembaga yang mentereng, di balik safari jabatan yang tebal, di balik ketiak tuan-tuan berkantung tebal.

Jadi, untuk apa sebenarnya membahas masalah ini. Juga mengada-ada atau bahkan akan ditertawakan secara berirama kalau ada yang bilang, “Hey! Ini menjelang Hari Pahlawan. Tanggal 10 November itu tinggal beberapa hari lagi! Apakah mereka-mereka yang pro dan kontra itu ingin menjadi pahlawan?”

Ah, lebih baik melanjutkan menonton film Nagabonar 2 dari DVD bajakan seharga sepuluh ribu perak. Meski, lama-lama sogan terkenal dari Nagabonar "apa kata dunia" itu tak lucu lagi. Justru adegan pro dan kontra tentang kasus cross ownership itulah yang lucu dan menggelikan sekaligus menyedihkan. o

Jakarta, 4 November 2007

Belitang

MUDIK. Meninggalkan Jakarta dan kemacetannya. Menjauhi kesibukan dan tekanan dead line dan portofolio saham yang tiap hari menerjang pikiran. Menjelang Gema Takbir, menyongsong kampung kelahiran dan masa-masa remaja.

Di tengah pasar, di kelilingi hijau sawah-sawah yang membentang, di sisi sungai kecil jaringan irigasi yang setiap 3-5 kilometer dibendung agar mengairi sawah-sawah milik penduduk.

Di antarkan jalan beraspal mulus di sisi sungai kecil yang disodet dari Sungai Komering itu. Itu adalah jalan masuk ke kampung, setelah 24 jam (hari biasa cuma 12 jam) menyusuri Jakarta-Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Martapura-Belitang.

Di gerbang Belitang, sebuah tugu raksasa bertuliskan Selamat Datang di Kota Terpadu Mandiri (KTM). Sejak kapan? Bukankah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno baru saja mengumandangkannya?

Deru sepeda motor menyesaki jalan, beriring-iringan, memagari setiap mobil yang lewat. Dulu, tiga tahun lalu, cuma ada beberapa sepeda motor, selebihnya adalah iring-iringan sepeda angin. Kendaraan itulah yang mengantarkan mereka ke sekolah, berniaga ke pasar, atau mengunjungi handai-tolan.

Memasuki Gumawang, ibukota Kecamatan Belitang, rumah-rumah toko yang dulu bertingkat papan dan kayu, kini full beton. Toko-toko pun makin beragam. Mulai dari handphone dan asesorinya hingga dealer motor berjejer. Ada juga toko elektronika, termasuk komputer dan laptop. Di sisi lain berjejer toko grosir untuk beragam barang diselingi kantor bank, Bank Sumsel atau BRI.

Tiga tahun lalu masih ada kawan atau kerabat yang menanyakan mobil yang dibawa ke kampung. (Padahal yang dibawa mobil sewaan). Kali ini tidak ada. Mobil mereka lebih mewah, bahkan mereka punya lebih dari satu mobil. Kijang Inova, Honda CRV hingga Mitsubishi double cabin.

Bangga bercampur heran. Ada apa gerangan dengan (perekonomian) kampung yang berjarak 120 kilometer dari Palembang, yang selama ini dijuluki Lumbung Padi Sumatera Selatan itu.

“Karet!” jawab mereka pendek.

Teringat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika mampir dan shalat Jumat di Masjid Agung Gumawang, Belitang pada 28 Januari 2005. Tepat 100 hari setelah ia dilantik jadi presiden. Ia datang ke kampung itu dalam rangka Panen Raya Padi. “Kita tidak ingin pengusaha kuat makin kuat, sementara petani dan nelayan makin terjepit dan makin miskin,” kata Presiden.

Di sela pidatonya, ia menyebut karet dan kelapa sawit. Ia pun menyerahkan bibit tanaman karet dan kelapa sawit.

Tentu, bukan bibit dari Presiden yang membuat rakyat Belitang makmur seperti itu. Karena karet baru bisa dipanen setelah tanaman karet berusia lima tahun. Paling tidak Presiden sudah mendapat informasi tentang gairah penduduk Belitang menanam karet. Kedatangan Presiden dan pemberian bibit karet dan sawit itu pun tentu tak dimaksudkan agar petani meninggalkan tanam padi.

Tapi kini, karet adalah masa depan petani. Sekarang separuh pendapatan petani di Sumsel berasal dari karet.

Apalagi harga karet dunia saat ini sudah US$ 2,1 per kg. Karet petani di Belitang dihargai separuhnya, cuma Rp 9.000 per kg. Satu hektare tanaman karet bisa menghasilkan dua ton karet per tahun atau setara Rp 18 juta per tahun. Tak sedikit petani yang memiliki 5-10 hektare. Modal awalnya cuma Rp 15-an juta per hektare. Dan, sekali menanam karet, seumur hidup bisa memetik hasil karena tanaman karet bisa dipanen hingga usia 30 tahun. Bagi petani yang memulai usaha pada usia 30 tahun, karet adalah tanaman untuk seumur hidup petani.

Hitung-hitungan pejabat Dinas Perkebunan Sumsel, produksi karet kering Sumsel pada 2006 mencapai 700 ribu ton karet kering per tahun atau hampir 2.000 ton karet per hari. (Produksi karet nasional pada 2006 sekitar 2,1 juta ton). Hampir semuanya diekspor dengan nilai US$ 762 juta per tahun.

Angka itu murni dari karet, belum termasuk upah yang diterima anggota keluarga atau kerabat dan tetangga yang menjadi tenaga pemelihara dan penyadap karet, pengangkut ke truk untuk dikirim ke pembeli, serta buruh-buruh di pabrik karet. Mereka itu semua yang menggerakkan ekonomi Belitang, kampung transmigrasi di perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Mereka yang rata-rata tinggal di sekitar kota (sudah bisa disebut kota kah?) Gumawang.

Lamunan pun menerawang jauh hingga ke pelosok kampung lain di Nusantara ini. Teringat cerita teman dari Bojonegoro, Jawa Timur tentang perkebunan tembakau yang pernah ‘memaksa’ petani membeli kulkas untuk lemari pakaian, karena tak ada listrik. Pernah pula membaca berita di koran tentang mobil mewah Pajero yang laris bak kacang goreng di Sulawesi Selatan karena komoditi udang yang lagi naik daun. Kemudian cerita itu hilang ditelan angin.

Ada kekhawatiran dari pejabat di Sumsel tentang komoditas karet ini. Gejolak harga bukan hanya akan memengaruhi penghasilan keluarga Belitang, tapi juga cicilan kredit motor, mobil, dan rumah toko pun bisa tersendat. Harga karet bergejolak, bank bisa tersedak. Ekonomi daerah bisa batuk-batuk.

Kekhawatiran lain adalah hilangnya julukan Lumbung Padi yang selama ini melekat di Belitang karena konversi lahan sawah menjadi karet atau karena tak ada lagi yang mau menanam padi. Akankah presiden mendatang mengunjungi Belitang, seperti pendahulunya dari Soeharto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono untuk panen raya?

“Ah, untuk apa kampung kita selalu didatangi presiden kalau tak ada hasilnya,” sergah seorang teman. Karet kan bisa melar. n rizagana

Tangerang, 18 Oktober 2007

Kemiskinan Angka

HARI ini, sebuah gambaran tentang warga Indonesia bertebaran di Tanah Air. Di media cetak maupun elektronika. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tentang penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada Maret 2007, jumlah orang miskin absolut berkurang sebanyak 2,13 juta orang, dari 39,30 juta orang menjadi 37,17 juta orang pada Maret 2006. Secara persentase, angkanya juga turun dari 17,75% menjadi 16,58%. Jadi, kalau ada enam orang Indonesia berkumpul, pasti ada satu orang yang tergolong miskin absolut.

Pada saat yang sama, BPS juga mengumumkan, angka garis kemiskinan juga naik. Pengeluaran maksimum mereka yang tergolong miskin absolut sebesar Rp 166.697 per kapita per bulan. Angka garis kemiskinan itu naik 9,67% dibanding Maret 2006 yang sebesar Rp 151.997 per kapita per bulan.

Artinya, ada 37,17 juta orang sebangsa yang masih berpendapatan (sehingga hanya bisa membelanjakan) maksimum sebesar Rp 5.557 per orang per hari. Atau, kalau satu keluarga di Indonesia rata-rata terdiri atas suami, istri dan dua anak (empat anggota keluarga), berarti setiap hari keluarga itu cuma bisa belanja sebesar Rp 22.226 per hari atau Rp 666.788 per bulan.

Angka belanja yang lumayan, sesungguhnya, kalau sekadar untuk menyambung hidup. Tapi persoalannya, hidup tak melulu untuk makan. Ada biaya sekolah, biaya kesehatan, dan biaya rokok, ngopi di warung yang sesungguhnya masuk biaya entertainment juga.

Pusing juga kan melihat angka-angka itu. Angka bukan sembarang angka, tapi uang. Ya, pusing. Justru angka itu pula, sejatinya, yang membuat rumit negeri ini.

Secara total, atas dasar nilai garis kemiskinan itu, pengeluaran seluruh orang miskin di Indonesia itu maksimum sebesar Rp 6,2 triliun per bulan atau sekitar Rp 74,35 triliun per tahun (setara dengan nilai subsidi BBM pada 2005).

Dalam APBN 2007, (klaim) pemerintah menyisihkan dana kemiskinan sebesar Rp 52 triliun. Sebenarnya, kalau benar dana APBN itu tersalur ke orang miskin, ah, persoalan kemiskinan di Indonesia harusnya sudah selesai. Tahun ini seharusnya tak ada lagi orang miskin di Indonesia.

Itu pertama. Kedua, BPS menyatakan, sebanyak 74,38% dari pengeluaran warga miskin itu adalah untuk belanja untuk makan, dan sisanya untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, persoalan kemiskinan di Indonesia juga lebih gampang teratasi. Bukankah pemerintah (lagi-lagi) mengklaim, biaya sekolah dan kesehatan sudah gratis? Pemerintah juga sudah mengucurkan beras untuk rakyat miskin yang tiap tahun nilainya tak kurang dari Rp 3 triliun.

Lagi-lagi, kalau semua itu benar ada dan sampai ke orang miskin, harusnya persoalan kemiskinan di Indonesia sudah selesai alias tak ada lagi orang miskin di Indonesia.

Tapi, apalah arti sebuah angka. Pemerintah boleh-boleh saja mengklaim telah menyiapkan dana Rp 52 triliun untuk program kemiskinan. Sebelumnya ada dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 17 triliun untuk orang miskin. Raskin, sekolah, dan biaya berobat gratis. Faktanya telah disampaikan BPS, angka kemiskinan cuma turun 1,2%.

Sekali lagi, apalah arti sebuah angka. Pengamat Ekonomi dari Universitas gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir tak tertarik membahas angka-angka itu, termasuk penurunan angka kemiskinan berikut peningkatan garis kemiskinan itu. Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB), bukan tak tertarik, tapi tak percaya.

Ayo, siapa yang tertarik membahas angka-angka itu? Atau ada yang percaya dengan angka yang disampaikan BPS tentang penurunan angka kemiskinan itu dan dana yang disiapkan pemerintah untuk program kemiskinan? Angka kemiskinan atau kemiskinan angka? Program kemiskinan atau program pemiskinan? Tapi jujur saja, pembahasan dan pembicaraan tentang kemiskinan dan orang miskin bisa membebaskan orang dari kemiskinan, lho! n (rizagana)

Gombalisasi 2030

“Are you Indonesia?”

Seorang pria menyapa dua wanita di salah satu sudut Pulau Sentosa, Singapura, dengan tatapan penuh harap. Kedua wanita itu sedang berbincang dalam bahasa Betawi.

“Yes, we are!” Spontan keduanya menjawab.

“Sama dong!”

Mereka sama-sama menyalahkan, “sudah tahu orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, masih nanya? Pakai bahasa Inggris pula!”

Lalu mereka padu, berdialog dalam bahasa yang sama, elo-gue. Mereka berjalan beriringan, bercerita, berkeluh kesah.
Belasan tahun berlalu. Perjalanan itu pun mengantarkan mereka ke kampung halamannya. Dan, mereka masih melanjutkan pembicaraan dengan bahasa, bukan bahasa ibu mereka. Juga dengan orang lain. Di lingkungan keluarga, pergaulan, tetangga, dan pekerjaan. Tak apa menggunakan bahasa Inggris ala Tukul di Empat Mata.

“Ini tuntutan globalisasi, bung!”

Nama perusahaan tempat mereka bekerja tidak terkesan mentereng kalau tidak ada embel-embel asing, meski akhirnya disingkat juga agar mudah diingat. Perusahaan besar yang dulu dipaksa Joop Ave, menteri Pariwisata era Soeharto, untuk menggunakan Bahasa akhirnya kembali lagi. Kalau tidak berganti nama, ia berganti pemilik. Nama asing, dan dimiliki orang asing.

Bank-bank yang dulu membanggakan, kini telah milik asing. BCA, Danamon, Niaga, Lippo, BII, Panin, NISP.... Perusahaan telekomunikasi, Indosat, Telkomsel, Exelcomindo.... Perusahaan ritel juga, kecuali Grup Matahari. Usaha tambang, minyak dan gas, jangan ditanya. Negeri ini tengah menyiapkan menggelar karpet merah dalam bentuk aturan atau kebijakan bagi masuknya investasi asing.

Juga bidang-bidang lain, seperti manufaktur semen, tekstil dan produk tekstil. Serta jasa-jasa. Mulai dari perkapalan, teknologi informasi, dan di pasar modal. Ada kekompakan di antara orang-orang pemegang kebijakan dan stafnya, serta para wakil rakyat di DPR untuk ‘membiarkan’ dan menggelarkan karpet Istambul --UU Penanaman Modal, UU Perpajakan, dan UU Ketenagakerjaan, UU Migas, Minerba-- untuk tuan-tuan dari negeri seberang bisa ngerumpi asyik di beranda rumah sambil minum teh, kopi atau susu sambil mencicipi masakan khas Indonesia dan keramahtamahannya. Seolah rumah ini milik mereka, mereka yang atur.

Tapi masih ada BUMN, kan? Itulah yang mengkhawatirkan, sesungguhnya. Pemerintah juga sedang berancang-ancang untuk melego perusahaan milik negara, yang berarti juga milik rakyat dan bangsa ini. Alasannya pun sepele, yakni untuk menambal kekurangan pembiayaian urusan kepemerintahan atau karena BUMN itu kurang terurus.

“Ini kan globalisasi, bung!”

Wilayah negara seperti tanpa batas. Siapa saja bisa keluar-masuk dan bahkan bisa menetap, beranak-pinah, berkuasa, dan ‘menjajah’ lagi. Ketika negara-negara lain sibuk mengatur dan memagari kiprah asing di negaranya, memproteksi produk dalam negeri, sebagian orang Indonesia justru ramai-ramai terbius dolar-dolar yang terbawa arus globalisasi. Demi dapur, kemehawan keluarga, keglamoran hidup, ‘kelangsungan’ usahanya, bahkan demi kekuasaan.

Beras diimpor, pasir laut diekspor, konsentrat tambang yang dikeruk dari tanah tak usahlah diteliti mengandung emas atau tembaga, tak apalah negara lain menggunakan negara tercinta ini untuk transhipment (mengekspor) produknya, biarkan saja barang-barang selundupan membanjiri pasar dalam negeri. Untuk apa repot-repot. Pragmatis saja. Toh tak ada yang tahu. Rakyat? itu pun sudah ada wakilnya di DPR. Mereka cukup dikasih gaji dan tunjangan yang besar plus mesin cuci dan laptop.
Ini bukan lagi monopoli birokrat dan aparat, juga wakil rakyat. Dokter tak peduli pasien sehat, asal koceknya penuh dengan komisi dari produsen obat. Pengacara menganggap keadilan itu ada di dalam dompet. Tukang ojek, pedagang kaki lima membolehkan diri mangkal di mana saja. Juga wartawan benar-benar telah menjadi pilar keempat demokrasi, mengikuti jejak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua bisa diatur.

Saudagar dan eksekutifnya melupakan pegawai yang serba kekurangan, kualitas dan keamanan produk yang dijual, serta aturan yang bisa diterabas. Kalau perlu uang perusahaan dimainkan. Suatu kala meneriaki pemerintah, dan menghardik buruh. Kala lain menyanjung mereka dengan nada-nada optimistis yang menggelorakan. Hei, tahukah kalian, pada 2030, ekonomi Indonesia akan menjadi lima negara terbesar di dunia! Tahun lalu, PricewaterHouseCoopers, perusahaan jasa keuangan top dari AS, juga berpendapat seperti itu, meski waktunya adalah 2050.

Apa salahnya mengikuti pola pikir orang asing itu. Mungkin saja ada sambutan dari RI-1, dan bisa menjadi P-1 (penguasa nomor) di Tanah Air, seperti era lalu. Dan, apa salahnya pula kalau ‘aku’ bertanya dalam bahasa Inggris kepada dua cewek berlogat Betawi di Pulau Sentosa itu. Mungkin saja ada sambutan hangat, dan bisa melanjutkan arus gombalisasi itu. n rizagana

Forum CGI

“Selamat pagi, Pak!”

Suara merdu dari di balik gagang telepon genggam itu memperkenalkan diri, merayu, dan menawarkan personal loan kepada pemegang kartu kredit. Ia pegawai sebuah bank asing.

Ia mulai dari ucapan, “Selamat ya Pak! Bapak terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapat tawaran kredit murah tanpa jaminan, tanpa tetek bengek urusan administrasi. Bapak setuju, uang akan langsung ditransfer ke rekening yang Bapak mau!”

Ogah karena bunganya sekitar 18% per tahun. Tapi sediakanlah waktu untuk melayani rayuan suara merdu itu. Maka kata-kata pembuka tadi akan diulang-ulang. “Atau, Bapak pikir-pikir dulu. Dalam satu dua hari ini, saya akan telepon lagi.”

Pada hari berikutnya, kata-kata pembuka itu akan diulangi lagi hingga pegawai bank itu pasti, tawarannya ditolak.

Kejadian semacam itu pasti tidak hanya menimpa Anda. Ada ribuan, bahkan jutaan pemegang kartu kredit yang ‘dikejar-kejar’ bank. Bukan untuk ditagih oleh debt collector yang sangar-sangar karena tunggakan cicilan, melainkan untuk dipinjami uang.

Itu pula yang terjadi pada Pemerintah (Rakyat?) Indonesia. Puluhan tahun negeri ini menjadi pemegang kartu kredit dari lembaga keuangan multilateral dan negara donor. Forum Inter Goverment Group for Indonesia (IGGI) yang dipimpin Belanda telah dibubarkan pada era 90-an. Sebagai gantinya dibentuk Forum Consultative Group on Indonesia (CGI). Ini pun akhirnya dibubarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Januari 2007.

Ada yang memuji, ada yang mencemooh. Tapi ada juga yang mengingatkan bahaya negosiasi utang luar negeri yang dilakukan bilateral (bukan lewat forum atau multilateral). Peluang KKN makin besar. Ada-ada saja!

Entahlah! Tapi mengikuti diskusi yang digelar Earnst & Young pada Senin (19/2/07), ada sesuatu yang lain. Dedengkot tiga lembaga keuangan multilateral, Bank Dunia (Andrew Steer), Dana Moneter Internasional (Stephen Schwartz)), dan Bank Pembangunan Asia (Edgar Cua) menjadi pembicara. Dua mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Arifin Siregar dan Adrianus Mooy tampil sebagai moderator dalam diskusi bertajuk Post CGI Era: Economic Policies and Mechanism. Ada dua moderator, lho!

Para pembicara itu, seperti biasa, memuji langkah pemerintah memperbaiki perekonomian Indonesia sambil menyelipkan saran-saran ini-itu, yang saran itu tidak pernah berubah sejak belasan atau bahkan puluhan tahun lalu: beri kesempatan selebar-lebarnya kepada investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Maka ketika Forum CGI telah dibubarkan, ada kegamangan yang sangat dari lembaga keuangan multilateral itu. (Juga sebagian besar pesertanya?) Peserta diskusi ada seratusan, yang berasal dari beragam institusi. Ada dari Kadin Amerika Serikat, pejabat dari negeri Solomon, juga Hartojo Wignjowijoto yang anti dan menyebut aksi lembaga multilateral sebagai bentuk neokolonialisme.

Usai diskusi yang cuma dua jam itu, salah seorang peserta membisiki. “Kita ini nasabah besar yang good boy. Ketika kartu kredit dibelah, Forum CGI dibubarkan, mereka (lembaga keuangan multilateral) kelimpungan. Mereka tak bisa menolak, kecuali menerima. Tapi mereka tidak akan berhenti untuk terus menawarkan dananya, dan dengan segala cara.”

Diskusi yang dihadiri dedengkot dari tiga lembaga keuangan multilateral itu adalah salah satu caranya. Laporan penelitian, hasil survei, dan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan adalah cara lain. Dan, mereka tidak bertepuk sebelah tangan, ketika Deputi Menko Perekonomian bidang Kerjasama Internasional Mahendra Siregar yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan diskusi dan konsultasi dalam forum yang tidak resmi dengan bekas anggota Forum CGI.

“Dan,” bisik peserta diskusi tadi, “Forum CGI (juga IGGI) adalah forum kongkow-kongkow yang resmi. Keren-nya forum diskusi dan konsultasi.”

Jadi, teringat suara merdu utusan bank asing yang menawarkan personal loan. Ah, seandainya tidak melalui telepon, dan ada pertemuan tidak resmi, itu pasti lain ceritanya! Bisa juga jadi forum CGI alias cari gadis idaman. n rizagana


22 Februari 2007

Proyek Kongko

MASIH dalam suasana Lebaran. Mudik, berkunjung ke sanak famili, teman, bermaaf-maafan, lalu bercerita tentang hidup dan kehidupan di Ibukota. Dalam perbincangan yang santai, tapi serius. Kongko.

Setelah basa-basi tentang kehidupan di kampung, pemudik biasanya jadi pendongeng. Yang diceritakan, sedikit saja tentang kehidupannya di kota besar. Selebihnya, ia ceritakan tentang wah-nya hidup dan kehidupan orang lain di Ibukota. Seolah-olah ia menjadi aktor dari orang lain yang wah itu. Tentang pekerjaan, mobil mewah yang berseliweran, gedung pencakar langit, juga tentang cewek-cewek mulus nan seksi.

Lumayan! Dapat kopi gratis, snack dan makan gratis, bahkan tiket ke Jakarta.

Puas membuat teman dan saudaranya ngiri dan ngiler. Lalu pulang. Ke rumah, ke Jakarta. Kembali ke kehidupan yang sesungguhnya. Tak sedikit yang akhirnya ikut mengadu nasib di Ibukota. Tergiur ajakan dan tawaran temannya, pemudik. “Sebentar lagi banyak proyek dibangun!”

Ya! Sejak awal, pemerintahan sekarang sudah berkoar-koar untuk membangun sejumlah proyek mega dalam bidang infrastruktur. Ada jalan tol, telekomunikasi, pembangkit listrik, pertambangan, pelabuhan, dan air minum. Seribu tiga ratus triliun rupiah, nilainya! Saking besar dana yang dibutuhkan, dalam negeri angkat tangan. Karena itu investor asing harus didatangkan.

Awal tahun lalu, proyek-proyek itu sudah ditawarkan ke pengusaha mancanegara dan dalam negeri, tetapi hanya sedikit yang laku. Sejak itu, pemerintah mempromosikan Indonesia di luar negeri. RI-1 dan 2, bahkan –kalau ada istilahnya—RI-3, 4, 5, dan seterusnya rutin bertandang ke luar negeri. Tak hanya proyek yang dipromosikan, tetapi juga iklim investasi di Tanah Air. Sekalian insentif, keringanan, dan bahkan jaminan proyek itu.

Kabar yang tersiar, setiap pejabat negara bertandang ke luar negeri selalu disambut puluhan, bahkan ratusan pengusaha setempat dengan antusiasme tinggi. Intinya, mereka amat tertarik berinvestasi di Indonesia.

Dalam acara pameran dan konferensi infrastruktur yang digelar besok, pada 1-3 November 2006, ratusan investor mancanegara sudah mendaftar untuk hadir. Sebanyak 850 investor dari 28 negara sudah mendaftar untuk hadir dalam acara gebyar yang disebut Infrastructure Conference and Exhibition (ICE) 2006.

Chris Kanter, ketua Organizing Committee ICE 2006, seperti dikutip Kompas (30/10), mengatakan, “saya kira peserta ICE ini benar-benar investor yang serius, sebab mereka harus membayar US$ 750 sebagai biaya kepesertaan.”

Lho! Bicara proyek miliaran dolar AS, tapi kenapa keyakinan akan keseriusan investor dikaitkan dengan biaya yang tak sampai seribu dolar?

Lho! Setelah para pejabat pemerintah, mulai dari RI-1, 2, entah RI berapa lagi, ramai-ramai ke luar negeri menawarkan berbagai proyek, mempromosikan iklim investasi yang sudah lebih baik, menjanjikan bahkan menjamin, sekarang kok 850 investor dari 28 negara diundang untuk sebuah pameran dan konferensi infrastruktur yang diberi nama keren ICE 2006? Proyek kok dipamerkan? Dikonferensikan?

Atau memang demikian yang diinginkan. Berkoar-koar tentang proyek mega di dalam negeri kepada pengusaha luar negeri. Cuma sebatas berkoar-koar? Karena sesungguhnya proyek-proyek itu bukan untuk ditawarkan, tetapi cuma dipamerkan dan dikonferensikan. Karena proyek-proyek yang ditawarkan itu sesungguhnya sudah ada yang punya, terutama proyek-proyek yang pasti menguntungkan.

Lalu, pertemuan akbar yang merupakan kelanjutan tahun lalu itu tak lebih dari proyek kongko-kongko saja? Bercengkerama, bersanjung puja, jalan-jalan ke luar negeri, makan-minum di hotel mewah, melihat-lihat, dengar-dengar, ketawa-ketiwi, lalu kecewa.

Tidak pas juga mengambil perumpamaan orang-orang yang dibuat ngiri dan ngiler oleh pemudik tadi, agar ikut ke Ibukota. Di Jakarta cuma diajak keliling kota, mendengar dan melihat ‘kemewahan’ yang sesungguhnya milik orang lain. Pokoknya adalah cuma buang-buang uang. Kelakuan!

Yah! Mumpung masih dalam suasana Lebaran, ada kesempatan untuk mengucapkan, “mohon maaf lahir dan batik!” n rizagana

Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 31 Oktober 2006 halaman 24
Rubrik RASAN

Perdamaian

APA hubungan bank, orang miskin, dan perdamaian?

Sebentar! Bank dan perdamaian ada kaitannya, terutama dalam penyelesaian tunggakan kredit atau tagihan. Lalu, hubungan bank dengan orang miskin? Jarang orang miskin berhubungan dengan bank. Sebaliknya, bank pasti tak mau berurusan dengan orang miskin.

Sedangkan orang miskin dan perdamaian? Pusing, ah! Apakah orang miskin yang membuat keadaan jadi tidak damai. Atau sebaliknya, orang miskin yang lebih sering berdamai. Lha, kalau orang kaya atau yang tidak miskin lagi? Apa mereka lebih identik dengan kedamaian dan perdamaian?

Komite Nobel Norwegia (NNC) menjawabnya amat ringkas. “Perdamaian abadi tidak akan dapat dicapai, jika masih ada kelompok masyarakat dalam jumlah besar terjerat kemiskinan.” Nah, dengan pertimbangan itu pula, Nobel Perdamaian 2006 diberikan kepada ekonom, sekaligus bankir, Muhammad Yunus, dan Grameen Bank. Ia dinilai mampu mengentaskan jutaan orang miskin dengan cara mengucurkan kredit kepada perempuan-perempuan di Bangladesh lewat skema kredit usaha mikro. Sejak 1976.

Lho, Bank Dunia? Bank yang didirikan 43 negara kaya untuk membantu negara miskin keluar dari jerat kemiskinan. Sejak 1944 atau lebih tua dari Grameen Bank, milik Muhammad Yunus. Dana yang dikucurkan Bank Dunia pun sudah puluhan miliaran dolar AS, jauh lebih banyak dari yang dikucurkan Grameen. Cakupannya bukan hanya perorangan, apalagi perempuan, tapi negara. Programnya jelas dan dipantau ketat. Kok Grameen?

NNC pasti punya jawaban untuk itu. Dan, NNC pasti tidak sedang meledek Bank Dunia, yang realitanya justru membuat negara yang dibantu makin terpuruk dalam kemiskinan dan terjerat utang yang mencekik leher. Negara-negara kaya itu, justru makin kaya –untuk tidak menyebutnya rentenir-- bahkan membuat negara lain tak damai.

Di dalam negeri? Tidak! Komite Nobel itu pasti tidak sedang menyindir Indonesia yang punya segudang program pengentasan kemiskinan. Sejak awal Indonesia merdeka, bahkan. Pemerintah selalu menyediakan anggaran untuk mengentaskan orang miskin. Tahun lalu, jumlahnya Rp 22 triliun. Tahun ini Rp 42 triliun. Tahun depan Rp 51 triliun, yang disebar di 19 departemen.

Indonesia punya Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang sudah berusia seabad lebih. Tanyalah direksinya, pasti ia hafal betul berapa kredit yang sudah disalurkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Juga puluhan triliunan rupiah. Detail, dan tiap tahun selalu meningkat. Labanya saja, tiap tahun bisa triliunan rupiah.

Bank sentralnya, Bank Indonesia (BI), bahkan mewajibkan bank mengucurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ada lagi yang namanya kredit tanpa agunan (KTA). Tiap tahun ada pagunya, sampai puluhan triliun rupiah. Dan, tujuannya jelas, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Tapi, coba datanglah ke bank dan tanyakan KTA. Pasti jawabannya ada, tersedia, dan siap dikucurkan kapan saja. Syaratnya slip gaji –itu berarti calon penerima KTA adalah pekerja. Bunganya, alamaak, di atas 25% setahun. Padahal bunga tabungan saat ini cuma 4%.

Orang kaya? Lupakan! Jangan coba-coba bertanya kepada orang kaya Indonesia, pemilik bank atau pemilik puluhan perusahaan. Pasti ia lebih suka menaruh uangnya di luar negeri. Menurut surat kabar ini, ada 18 ribu orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya di Singapura dalam jumlah Rp 800 triliun. Nilai yang hampir setara dengan dua kali APBN Indonesia.

Stop! Pertanyaan itu pula tak perlu diteruskan, misalnya berapa banyak orang miskin Indonesia yang berhasil dientaskan. Tanya kenapa? Pertama, agar orang yang ditanya tak tersinggung. Kedua, UMKM itu pasti bukan orang miskin papa. Ketiga, ya itu tadi, bank pasti berusaha sekuat tenaga untuk tidak berurusan dengan orang miskin. Bank adalah lembaga bisnis, bukan lembaga sosial. Titik!

Karena itu, pertanyaannya lebih baik ditujukan kepada Komite Nobel Norwegia. Kenapa Nobel Perdamaian 2006 diberikan kepada bankir yang bernama Muhammad Yunus? Bikin malu saja! n rizagana

Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 17 Oktober 2006 halaman 24
Rubrik RASAN

Pembangunan Itu

SRI MULYANI tak punya pilihan. Ia dan keluarganya harus tinggal di bantaran kali Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Rumah petak kontrakan, berdinding dan beratap seng, lembab. Lingkungan tak mendukung, gizi minim, Cahyani (1,5 tahun), anaknya, kena TBC. Delapan bulan terapi, tak sembuh, bobot badan konstan pada angka delapan kilogram.

Cahyani adalah satu dari ribuan balita di ibukota yang kualitas gizi dan kesehatannya buruk. Hingga Agustus 2006, ada 9,253 balita seperti Cahyani, menurut data Badan Koordinasi Keluarga Berencana DKI Jakarta. Inilah yang membulatkan Rini Sutiyoso memeranginya. “Kalau bisa malah enggak ada sama sekali,” kata Rini. (Kompas, Rabu, 5/10)

Tidak ada gembar-gembor berapa besar dana yang bakal diguyurkan untuk memperbaiki gizi dan kualitas kesehatan anak-anak Jakarta. Memangnya siapa Rini? Lain dengan suaminya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yang akrab disapa Bang Yos. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, Gubernur DKI Jakarta itu kini tengah menantang arus, membelah jalan, memacetkan lalu lintas ibukota, membangun jalur busway.

Investor Daily (Sabtu, 7/10) memberitakan, Pemrov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 35 triliun untuk membenahi transportasi ibukota. Itu demi membebaskan Jakarta dari kemacetan pada 2010. Lengkap dengan daftar proyek dan nama-namanya, serta rencana dan target penyelesaiannya.

Itulah pembangunan!

Untuk pembangunan pula, ada puluhan, bahkan ribuan triliun rupiah dana yang dianggarkan republik ini. Swasta lebih banyak, dan so pasti dengan dukungan penuh pemerintah. Dukungan kebijakan, politik, dana, bahkan di bawah tangan. Soal dana, tahun ini saja, pemerintah menganggarkan APBN senilai lebih dari Rp 500 triliun. Baik penerimaan maupun belanja.

Anggaran cuma 500, tapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan anggaran bermasalah dan diragukan sebanyak 1.719. (Tentu saja, dalam bilangan triliun rupiah). Rincian anggaran yang diragukan itu, termaktub di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2005, antara lain investasi di Bank Indonesia sebesar Rp 130 triliun, penerimaan pajak hampir Rp 350 triliun, penyertaan modal pemerintah pada BUMN mendekati Rp 400 triliun, serta pengendalian dan pencatatan utang luar negeri sebesar Rp 600 tiliun.

Anggaran yang diragukan itu adalah yang di atas Rp 100 triliun. Ada banyak item anggaran yang diragukan yang jumlahnya di bawah Rp 100 triliun. Sebut saja dana bergulir, piutang pajak, piutang BLBI, rekening dana investasi, aset eks-BPPN, aset eks BP Migas. Bahkan, ada uang negara yang didepositokan di bank. BPK menyebut, ada 1.303 rekening dan deposito atas nama pejabat negara senilai Rp 8,54 triliun. Departemen Keuangan ternyata baru mengetahui ada 632 rekening deposito senilai Rp 1,32 triliun.

Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan, siapa tahu?

Itukah pembangunan? Uang negara dikelola tanpa ada pertanggungjawaban secara akuntansi. Pajak ditarik dari rakyat, lalu dibelanjakan, didepositokan, atau bahkan ditilep. Ketahuan, ada pemberitahuan dari pemeriksanya tetap tenang-tenang saja. Yang penting ada catatannya, meski tak sesuai standar pencatatan (akuntansi).

Di republik ini, anggaran bermasalah atau diragukan sepertinya tak berarti apa-apa. Saban tahun berulang dan berulang. Kecuali ada masalah dengan orangnya, anggaran yang tak bermasalah sekalipun bisa dibuat bermasalah. Orangnya digelandang ke kejaksaan, ke kepolisian, disorot tv, disiarkan radio dan media cetak, lalu dilengserkan. Terbukti atau tidak, itu tak penting. Yang penting orang penting itu sudah lengser dan 'babak belur'.

Di republik ini, ada ribuan, atau bahkan jutaan orang yang kurang gizi, yang kualitas kesehatannya buruk. Yang tak bisa sekolah, yang jatuh miskin, yang terusir dan tergusur atas nama pembangunan, yang menatap langit hampa. Seperti Sri Mulyani, ibu Cahyani, di bantaran kali Banjir Kanal Barat, Jakarta. Bukan Sri Mulyani Indrawati di Lapangan Banteng, Jakarta.

Pembangunan itu adalah proyek, gedung, dan uang triliunan. Kenapa bukan manusia yang sehat dan berakal? n rizagana

Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 10 Oktober 2006 halaman 24
Rubrik RASAN