Bung, Selamat!

“Hei! Mau kemana, Bang!”

Seseorang menyela, dan menghambat langkah salah satu pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009. Penghitungan suara baru saja dimulai. Belum separuh suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu dibuka, si Abang sudah ngeloyor kabur.

“Pulang! Tidur!”

Sejak awal penghitungan suara di TPS itu, keningnya berkerut. Ia tidak menyangka, setiap surat suara dibuka, panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selalu meneriakkan tiga jenis kata, yang maksudnya sama. Yakni, "lanjutkan", “dua” atau “SBY”. Teriakan yang lain hanya sesekali atau malah nyaris tak terdengar.

“Gila!”

Ia mengumpat diri sendiri, dalam suara yang tertahan. Ia tak bisa mengerti, kenapa realita dalam debat capres dan cawapres di televisi dan komentar tokoh-tokoh nasional, ternyata berbeda dengan fakta suara yang menggema di TPS-TPS.

“Lantas, apa gunanya debat capres dan cawapres. Apa artinya komentar tokoh-tokoh nasional di televisi dan koran-koran itu? Pernyataan sekaligus ketetapan hati beberapa tokoh nasional, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, yang dituangkan dalam tayangan iklan. Bahkan ada yang sampai tega bersumpah demi arwah ibunya?”

“Aku heran....”

Yang lebih heran lagi, ternyata suara JK-Win, sebutan untuk pasangan capres Jusuf Kalla dan cawapres Wiranto, yang digadang-gadang bakal menjadi batu sandungan SBY-Boediono dalam putaran kedua, ternyata kalah dari Mega-Pro, sebutan untuk pasangan capres Megawati Soekarnoputeri dan cawapres Prabowo Subianto. Atau, jangan-jangan fakta itu hanya di TPS tempatnya mencoblos saja....

***

"Lebih cepat memang lebih baik!"

Teman sekantornya menyindir. Dia menoleh ke arah si empunya suara. Tapi belum sempat dia berkomentar, komentar lain muncul dari liang yang sama.

"Maksudku, kalau bisa satu putaran kenapa harus dua putaran!"

Lalu, bergemuruhlah laporan dari beberapa TPS yang disampaikan langsung teman-teman sekantornya. Intinya, pasangan SBY-Boediono memang terlalu 'perkasa' untuk lawan-lawannya.

“Hey, bung! Jawa dan non-Jawa masih punya arti bagi bangsa ini. Sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Jawa, siapa sudi dipimpin oleh orang non-Jawa. Bukan bermaksud SARA, tapi demikianlah faktanya, bung!”

Seorang teman mencoba memberikan beberapa argumentasi, dengan gaya yang tak kalah hebat dari para komentator di televisi, yang sering disebut-sebut sebagai tokoh nasional, pengamat, politikus gaek, dan lain sebagainya.

“Itu pertama!"

"Kedua, negeri ini sudah merasa nyaman dan senang dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan selama ini. Paling tidak selama lima tahun terakhir ini. Negeri ini, yang nenek-moyangnya dijajah beratus-ratus tahun, belum membutuhkan pemimpin yang meledak-ledak, apalagi hanya jago berkoar-koar dan senang menepuk dada untuk menunjukkan jati diri (bangsa)....”

“Ketiga. Negeri ini pernah memiliki Soekarno, pemimpin revolusi yang disegani di dalam dan luar negeri, yang kalau berpidato berapi-api. Negeri ini pernah memiliki Soeharto, the Smiling Genderal, yang juga disegani di dalam dan luar negeri, yang kalau pidato biasa-biasa saja. Keduanya menyisakan kisah sedih, bahkan menjadi stigma bagi bangsa ini.”

“Ketahuilah, negeri ini sudah lama menderita. Bahkan sangat menderita. Oleh karena itu, penderitaan akibat kenaikan harga BBM, kehilangan sebuah atau dua buah pulau, bahkan pelecahan atas jati diri bangsa, tak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang mendera nenek-moyangnya.”

Si Abang ingin meledakkan suara, rasanya, ketika temannya menguliahinya tentang kenaikan harga BBM, kehilangan pulau, dan terutama tentang jati diri bangsa. Tapi berusaha menekan suaranya di perut dan hatinya. Ia ingin mendengar lebih jauh tentang celoteh komentator yang -seperti komentator bola-- hanya jago mengomentari fakta dengan alibi kalau, seandainya dan seterusnya.

“Untuk mempertahankan sebuah blok di lautan --bukan pulau, lho-- kenapa harus berperang? Kalau masih bisa makan dan mencari nafkah, kenapa harus menyesali kenaikan harga BBM? Kalau ada orang lain lebih mampu menyelesaikan konflik di daerah, kenapa kita harus memaksakan diri untuk tampil. Kalau pemimpin sekarang sudah terbukti memberikan keamanan dan kenyamanan dalam hidup dan kehidupan ini, kenapa harus mempersoalkan neolib? Kalau dan kalau...”

Kalau... dan kalau benar hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan berbagai lembaga riset dan survei itu. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ketujuh Republik Indonesia untuk periode 2009-2014.

“Bung, Selamat! Lanjutkan!” Si Abang akhirnya mendekati si komentator dan menyalaminya. Namun, keheranannya masih menyelimuti hati dan pikirannya.

Sebuah prestasi luar biasa. Atau memang banyak orang yang tidak biasa dalam melihat realitas bangsa ini. Mereka yang terlalu lama duduk di ruang-ruang ber-AC dengan suguhan Lemon Tea atau Cappucino Latte dan sambil mengumbar teori-teori moderen tentang kepemimpinan. Tidak banyak, mungkin hanya segelintir. Tapi suara-suara itu digemakan lewat corong-corong yang bernama koran, majalah, radio, televisi, dengan bahasa yang rada njlimet agar mereka yang nun di sana, yang masih akrab dengan teh dan kopi bisa beralih ke Lemon Tea atau Black Cappucino.

'Pembodohan' Nasional

"Pak Sus, Dina lulus ga?"

Yang ditanya mengangguk sehingga penanya memberondongnya dengan pertanyaan lain.

"Berapa NEM-nya?"

'Empat puluh enam koma lapan! Kalau anakmu, si Ucup, lulus juga? Berapa NEM-nya?"

"Lulus lah. 54,9!"

"Wah, hebat dong. Berarti rata-ratanya sembilan lebih!"

"Hebat apanya? Wong 60% jawaban soalnya sudah diisi."

"Iya sih! Dina juga cerita, waktu ujian, dia boleh bawa hp. Waktu ngerjain soal tiba-tiba ada SMS. Dia gak tau SMS dari siapa. Tapi isinya adalah jawaban soal ujian. Ha...ha..ha...."

Berdua tertawa. Pendengar lain ikut tertawa.

"Itu karena sekolah punya target agar semua siswanya lulus 100%. Demi nama baik sekolah dan demi nama baik guru-gurunya."

Inilah percakapan yang tersiar di warung kopi. Entah benar atau tidak, faktanya ada beberapa sekolah yang karena salah kasih bocoran jawaban akhirnya 100% siswanya tak lulus.

Apa yang sesungguhnya diharapkan dari program ujian nasional itu kalau sesungguhnya menjadi program penghancuran generasi muda Indonesia. Demi nama sekolah. Demi makin banyaknya siswa baru yang mendaftar. Demi kocek sekolah, saku yayasan dan pengurusnya. Ujung-ujungnya duit juga.

Ada yang hanya diam mendengar obrolan warung kopi itu. Ia ingin segera pulang menanyai anaknya.

"Tapi untuk apa?" Ia bergumam.

Nilai bagus atau jelek, ia juga tak kuasa. Ia tak ada kemampuan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke perguruan tinggi.

Bagaimana mau ke perguruan tinggi kalau uang mukanya puluhan juta. Belum lagi uang SPP semesteran atau tahunan yang juga juta-jutaan.

"Aahh....!"

Ia teringat 27 tahun silam ketika ia lulus dari SMA di sebuah kampung di Sumatera Selatan dan mendapat undangan dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Andi Hakim Nasution. Orang tuanya senangnya bukan main karena cita-citanya dulu kesampaian juga, meski lewat anaknya.

Waktu itu, ayahnya sadar akan kemampuannya membiayai sekolah di perguruan tinggi, seperti keinginannya di era tahun 50-an. Kali ini, dengan tekad bulat, sang ayah mengirim juga anaknya ke Bogor. Untunglah tak ada uang pangkal. SPP-nya pun cuma Rp 22.500 per semester. Biaya hidup ketika itu cuma Rp 30.000 per bulan, termasuk uang kos-kosan.

"Berangkatlah kau anakku. Berangkatlah ke Bogor. Bapak akan usahakan biayanya."

Kini anak itu sudah menyandang gelar insinyur dan sudah bekerja di Jakarta. Dan, giliran insinyur itu yang mengurut dada memikirkan nasib anaknya yang baru saja lulus SMA.

"Gila. Bapakku dulu, hidup di kampung nun jauh di Sumatera Selatan bisa menyekolahkan enam anaknya hingga meraih sarjana semua. Di Jawa. Bapakku hanya lulusan SMP. Aku insinyur, tinggal di pinggiran Jakarta, kini aku bingung menyekolahkan anakku ke perguruan tinggi."

Ia merenung di depan TV sendirian.

"Dulu, orang desa dengan penghasilan pas-pasan bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Kini, hanya orang kaya yang bisa meraih gelar sarjana. Edan!"

Sudah pukul 11 malam lewat. Lamunannya terjaga oleh iklan Mendiknas Bambang Soedibjo yang lantang bicara tentang biaya pendidikan SD gratis. SMP menyusul gratis.

"Aaahhh....! Apa sesungguhnya yang dilakukan pemerintah. SD dan SMP digratiskan, tapi menutup rapat orang tak mampu melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi, meski si anak memang pintar."

Ia mematikan TV dan 'mematikan' dirinya sendiri di tempat tidur. Tapi ia tetap tak bisa tidur juga hingga fajar menjelang.


Bogor, 22 Juni 2009

The CEO Way: 8 Pendekar TI Indonesia

Ini buku pertama ku.
Dua tahun dalam kandungan pikiranku. Menggelayut bak ayunan, antara jadi dan tidak. lanjutkan atau urungkan.
Akhirnya, buku itu tiba juga di bangsal percetakan. Deg-degan... gelisah.... gembira.... senang. berpadu. Persis seperti menanti kelahiran 'anak" pertama.

Inilah dia: The CEO Way: 8 Pendekar TI Indonesia.

Depkominfo dan BKPM Bungkam Asing dalam Bisnis Menara (bag. 1 dari 2 tulisan

Tahun 2008, industri telekomunikasi Indonesia, paling tidak dua kali berhadapan dengan regulasi pemerintah tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2007. Dua-duanya selalu melibatkan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada kasus pertama, Depkominfo mengeluarkan aturan yang melarang investor asing masuk dalam bisnis menara telekomunikasi, yang bertentangan dengan Perpres DNI. Kedua, Depkominfo tak kuasa saat Qtel berniat mengakuisisi 65% saham PT Indosat tanpa harus memisahkan bisnis jaringan tetapnya. Kedua kasus itu menunjukkan kepada khalayak, betapa semua bisa diatur di negeri ini, sekalipun melanggar aturan.

Pada awal 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengeluarkan regulasi tentang Menara Bersama yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No 2/2008. Aturan itu melarang investor asing untuk berbisnis dalam penyediaan menara telekomunikasi.

Aturan itu hadir sebagai kepedulian pemangku kepentingan, Menkominfo, terhadap industri dalam negeri. Dasarnya adalah hampir seluruh belanja modal industri telekomunikasi telah tersedot ke luar negeri dalam bentuk perangkat jaringan infrastruktur hingga perangkat penerima yang ada di konsumen (pesawat telepon genggam). Bahkan, investor asing telah menguasai sebagian besar saham perusahaan telekomunikasi Indonesia.

Itulah yang dikatakan Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar saat menjelaskan latar belakang terbitnya aturan menara yang menolak asing itu. Penyediaan menara merupakan lini bisnis yang bisa diusahakan lokal tanpa campur tangan asing. "Saya rasa semua pihak akan solid mendukung aturan menara ini tanpa ada resistensi," kata Basuki.

Namun, persoalannya bukan di situ, melainkan Peraturan Menkominfo itu dianggap menyalahi aturan di atasnya, yakni Perpres No 111/2007 tentang DNI. Oleh karena itu, aturan itu memancing reaksi dari pengusaha nasional. Ketua Umum Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Sofyan Wanandi khawatir, hal itu bakal mengganggu iklim investasi di sektor telekomunikasi.

"Kita tidak berhak menutup pintu bisnis menara bagi asing karena jelas-jelas menyalahi UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. Lagipula, masalah menara tidak diatur dalam DNI," ujar Sofjan Wanandi kala itu.

Ekonom dari CSIS Pande Radja Silalahi, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ATSI Agus Simorangkir, ekonom dari CSIS Pande Radja Silalahi, dan Wakil Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi lantang menentang Peraturan Menkominfo itu. Juga, dengan alasan yang sama seperti dilontarkan Sofjan Wanandi. Mastel, bahkan mengirim surat resmi kepada Menkominfo, mempertanyakan aturan itu.

PT Excelcomindo Pratama (EP) yang tengah berancang-ancang memisahkan bisnis menaranya untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga pun ikut-ikutan mempertanyakan aturan itu. Ada 7.000 menara yang akan dipisah dan dijual itu dan nilainya ditaksir sekitar Rp 7 triliun.

Dirut PT EP Hasnul Suhaimi mengatakan, persoalan bisnis menara itu bukan pada masalah teknis, melainkan soal permodalan. Kalau jumlah menara di Indonesia saat ini 50 ribu dan investasinya butuh Rp 1 miliar per menara, berarti dana yang dibenamkan di bisnis menara mencapai Rp 50 triliun.

“Dana sebesar itu, kalau bukan pemodal asing, siapa yang sanggup. Kalaupun bisa mungkin dari pinjaman bank,” kata Hasnul. Namun, apa yang bisa dilakukan Hasnul dan PT EP, kecuali comply alias manut saja terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Asdep Telematika dan Utilitas Deputi V Menko Perekonomian Eddy Satriya merasa tidak pernah ada koordinasi soal perumusan aturan yang melarang asing masuk dalam bisnis menara. Seharusnya, untuk menutup sektor tertentu bagi asing terlebih dulu dikoordinasikan dengan kantor Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan dan pihak terkait, seperti BKPM dan tim Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi (PEPI) di Depdag.

“Selebihnya, tentu harus mendapat persetujuan dari presiden dengan cara membuat Perpres yang baru menggantikan Perpres No 111/2007,” kata Eddy Satriya.

Depkominfo yang dipimpin Muhammad Nuh sempat bungkam juga dihantam kiri-kanan, meski mereka tetap keukeuh pada pendiriannya. Apalagi ada dukungan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang disampaikan Heru Sutadi, dan pengusaha nasional yang bergerak di bidang penyediaan menara, Dirut PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) Wahyu Sakti Trenggono.

Depkominfo makin teguh ketika Kepala BKPM M Luthfi lantang bersuara dalam seminar bertajuk Prospek Menara Bersama bagi Pengembangan Industri Telekomunikasi Indonesia pada 17 April 2008. Didampingi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, Luthfi mengatakan, “Ini adalah kampung kita. Untuk bisnis menara, kita ingin dikerjakan sendiri oleh pengusaha dalam negeri. Ini komitmen kita bagi pengusaha nasional.”

Bersama Dirjen Postel Depkominfo, lanjut Luthfi, BKPM telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, semua diam, meski hingga kini belum ada perubahan atas Perpres No 111/2007 itu.

BKPM dan Bapepam Bungkam Depkominfo di Indosat (2/habis)

Di penghujung 2008, Menkominfo Muhammad Nuh terhuyung. Ia angkat tangan, lalu angkat bicara. Dua bulan lebih ia bertahan dengan pendiriannya untuk menegakkan aturan. Ini berkaitan dengan keinginan Qatar Telecom (Qtel) mengakuisisi 65% saham PT Indosat Tbk.

Bukan maksud Menteri untuk membendung keinginan Qtel menguasai mayoritas saham Indosat, mantan rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) itu cuma ingin menegakkan aturan. Yakni, aturan yang dia abaikan ketika menerbitkan Peraturan Menkominfo No 2/2008 yang melarang asing masuk dalam bisnis menara. Itulah Perpres No 111/2007 tentang DNI.

Dalam kasus Qtel dan Indosat itu, Menkominfo keukeuh, investor asing, siapa pun dia, harus mengikuti aturan DNI. Yakni, untuk perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi telepon tetap, investor asing hanya boleh menguasai maksimal 49% sahamnya, sedangkan untuk telepon selular boleh sampai 65%.

Indosat adalah perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi paling lengkap. Mulai dari lisensi jaringan tetap, fixed wireless access (FWA), sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI), dan seluler hingga 3G dan 3,5G.

Oleh karena itu, sesuai Perpres No 111/2007 itu, Qtel tidak bisa mengakuisisi 65% saham Indosat. Kalau Qtel tetap ngotot dengan angka 65%, perusahaan telekomunikasi dari Qatar itu harus memisahkan lisensi jaringan tetap, yang terdiri atas StarOne (FWA), dan SLJJ.

“Peraturan yang mengharuskan pemisahan itu. Bunyinya 49% untuk jartap dan 65% untuk seluler,” ujar Menkominfo.

Persoalannya, seperti diungkapkan manajemen Indosat (Investor Daily, 12 November 2008), seluruh lisensi yang dimiliki Indosat itu sudah terintegrasi sedemikian rupa. Mulai dari jaringan cabang, karyawan, billing system, jaringan infrastruktur, hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Menara, misalnya, di situ ada radio pemancar (BTS) Mentari, IM3, dan StarOne.

“Meski sulit, pemisahan itu mungkin dan bisa saja dilakukan. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin. Namun, bagaimana cost dan konsekuensinya belum bisa dikuantifikasi, karena sampai saat ini kami belum mendapat kepastian tentang juklaknya dari pemerintah,” kata Direktur Marketing Indosat Guntur S Siboro.

Rupanya, Qtel tak tinggal diam dengan kondisi itu. Apa gunanya mengakuisisi 65% saham Indosat kalau isi perut Indosat ternyata harus dhedhel-duel. Namun, Qtel juga tak mau kalau hanya menguasai 49% saham Indosat.

Depkominfo keukeuh pada pendiriannya untuk mematuhi aturan tentang DNI. Namun, Qtel terus berusaha untuk mengegolkan keinginannya menguasai 65% saham Indosat tanpa harus memisahkan bisnis StarOne dan SLJJ. Manajemen Indosat pun tampak tak rela, bila perusahaan yang sudah berusia 41 tahun itu harus dipisah-pisah.

Ketika pertama kali mengumumkan masuk mengambil 40,8% saham Indosat dari Singapore Technologies Telemedia (STT) pada medio Juli 2008, Ketua Qtel Grup Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani langsung mengumumkan jalinan hubungan strategis dengan Rachmat Gobel. Kala itu, Rachmat Gobel adalah presiden komisaris Panasonic Gobel, sekaligus sebagai wakil ketua Kadin Indonesia, yang juga dekat dengan kepala BKPM M Luthfi.

Tiba-tiba, pada 24 Desember 2008, ketua Qtel yang telah menjadi presiden komisaris Indosat itu mengeluarkan siaran pers yang isinya, pemerintah Indonesia telah memperbolehkan Qtel memiliki hingga 65% saham Indosat tanpa harus memisahkan unit usaha jaringan tetapnya.

“Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor kepada sistem dan iklim usaha di Indonesia. Kami tidak meragukan bahwa hal ini akan membantu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan membawa manfaat untuk ekonomi dan bangsa Indonesia.” Demikian Sheikh Abdullah memuji keputusan pemerintah Indonesia itu.

Ada pertanyaan besar tentang persetujuan pemerintah Indonesia itu. Namun, jawaban datang dari Menkominfo, pas ketika jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2008 di Jakarta, pada 31 Desember 2008. Bahwa keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi dengan instansi lain, yang melibatkan Depkominfo, BKPM, dan Bapepam.

“Keputusan tanpa harus spin off itu merupakan hasil rapat antar departemen itu,” kata Nuh. Lalu, dia melanjutkan, "Kami sadar betul ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi dari Depkominfo soal investasi, ya... pada ujungnya terserah BKPM."

Nuh pasrah. Ia di-KO investor asing dalam kasus Qtel, setelah sebelumnya meng-KO investor asing dalam kasus menara. Skornya kini 1:1.

The Big Three Mengancam Amerika

“Finance is a gun and politics is knowing when you have to pull the trigger.”

Don Luchessi dalam film The Godfather III

Apa yang tidak bisa dilakukan pengusaha? Ketika berjaya, juga saat tak berdaya.

Krisis finansial global yang menghantam Amerika Serikat (AS) sejak beberapa bulan ini kembali mempertontonkan aksi para pengusaha dan penguasa.

Tiga bulan lalu, lakon utama sandiwara dana bailout US$ 700 miliar bermain ciamik. Ketika rakyat AS menolak dana talangan itu, pasar finansial justru yakin dan berharap wakil rakyat akan menyetujui proposal bailout yang diajukan Presiden AS George Walker Bush itu. Tapi, ternyata Konggres AS tak setuju. Bursa saham New York Stock Exchange (NYSE) rontok. Pasar saham Eropa dan Asia pun demikian. Pasar tegang atau pura-pura tegang.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), makin tegang. Libur Lebaran Idul Fitri bukan makin fresh, malah stres. Malam Takbiran makin khusyuk bermunajad agar saham di BEI tak mengikuti jejak NYSE dan bursa lain di seluruh dunia. Seminggu berlibur, seperti terkubur dalam kegalauan. Pas dibuka, saham di BEI ternyata rontok juga, malah lebih dalam. Saham-saham grup Bakrie hancur sehingga otoritas menghentikan perdagangan.

Itulah drama alias sandiwara. Drama itu berlanjut hingga kini. Tiap hari, pelaku pasar makin tegang. Dan, sepertinya ketegangan itu sengaja diciptakan sang sutradara. Namanya juga drama. Yang pasti, ending-nya jelas, yakni happy. Dan, pada akhirnya dana bailout US$ 700 miliar itu disetujui. Tapi ending itu ternyata tak membuat pelaku bursa happy. Hingga kini.

Saham-saham grup Bakrie yang selalu menjadi pioner dalam pergerakan saham di BEI benar-benar mempertontonkan kebolehannya. Saham Bumi Resource (BUMI) yang sempat di Rp 8.000, tinggal Rp 800. Bakrie Development (ELTY) yang sempat di Rp 700 tinggal Rp 70, Bakrie Brother (BNBR) yang sempat di Rp 740 jadi Rp 50, Energi Mega Persada (ENRG) dari tertinggi Rp 1.500 tinggal Rp 90, Bakrie Sumatra Plantation (UNSP) tertinggi pernah Rp 2.800, sekarang Rp 250.

Itu semua terjadi pada tahun ini. Saham-saham grup Bakrie tinggal 10%. Teringat ketika Orde Baru ada istilah Mrs Ten Percent. Sekarang, boleh jadi Mr Ten Percent. Kalau era dulu, setiap proyek ada komisi 10%, sekarang kekayaan para pelaku pasar cuma dihargai 10%.

Sudahlah! Kata orang Jawa, untung masih ada 10% itu. Belum habis benar. Tapi, kejadian di AS dua pekan terakhir ini, membuat para pelaku pasar was-was. Tiga raksasa otomotif di AS tengah menggelar drama serupa. Ceritanya, General Motors (GM), Chrysler, dan Ford --yang kemudian dijadikan judul drama, The Big Three—bangkrut dan minta diselamatkan. Mereka minta dana talangan US$ 34 miliar. Presiden AS yang baru saja dilempar sepatu oleh wartawan Irak itu setuju. Tapi yang disetujui cuma US$ 15 miliar. Biar persetujuan itu tak terlihat 100% atau biar tak dilempar sepatu oleh warganya sendiri?

Namun, drama di Konggres kembali terulang. Persetujuan wakil rakyat tak diperoleh. Lalu, The Big Three pasrah, balik badan sambil mengumpat dan mengancam. “Ya, sudah. Berarti, sedikitnya tiga juta orang jadi pengangguran.”

Lembaga penelitian, Center for Automotive Research (CAR) –singkatannya dibuat sama dengan bisnis The Big Three-- segera melakukan survei. Hasilnya, selain tiga juta pengangguran baru, ada 800 ribu pemasok kehilangan mata pencarian. Kalau satu pemasok menghidupi 100 orang, berarti ada 80 juta orang terancam mata pencahariannya. Ada ratusan ribu pesiunan mengajukan klaim ke Federal Pension Benefit Guaranty Corp dan asuransi kesehatan hingga 2017 yang kalau dihitung, nilainya mencapai US$ 90 miliar.

Itu belum cukup. Pendapatan perorangan bakal hilang sebsar US$ 125,1 miliar pada tahun pertama penutupan The Big Three itu dan menjadi US$ 275,7 miliar dalam tiga tahun ke depannya. Negara juga bakal kehilangan pendapatan pajak sebesar US$ 49,9miliar pada tahun pertama dan US$ 108,1 miliar pada tiga tahun mendatang. Ujungnya, perekonomian AS akan tergerus karena sektor otomotif selama ini menyumbang pada PDB sebesar 2% atau setara dengan US$ 300 miliar.

“Ngeri deh!” Mungkin, itulah kalimat yang keluar dari anggota Konggres dari Parta Demokrat sehingga mereka menjilat kembali ludahnya. Awalnya mereka sudah kadung menyatakan tidak setuju dengan dana talangan US$ 15 miliar itu. Anggota Konggres dari Partai Republik masih bertahan, tapi apa bisa tahan?

Boleh jadi, orang-orang di Amerika mencontoh tingkah polah pengusaha di Tanah Air ketika negeri ini dihantam krisis pada 1997/1998. Dalam hal ini, Indonesia, boleh juga!

Dalam posisi terjepit, pengusaha nasional kala itu menjadi peminta-minta. Ya, begitu itu. Pasrah, tapi menganca. Ketika pemerintah setuju mengucurkan dana talangan (BLBI), para pengusaha nasional itu masih menunjukkan wajah cemberut dan pura-pura miskin. Di balik layar, mereka justru berpesta pora dengan dana talangan itu. Dana talangan disikat, aset bank yang ditalangi pun diembat.

Ketika bank dikuasai pemerintah, asetnya kosong melompong. Ketika dimintai pertanggungjawaban, pemilik dan eksekutifnya sudah kabur. Ada juga yang bertahan karena memang tak ikut-ikutan berpesta. Tapi ada juga yang pura-pura tak bersalah, tak ikut berpesta, lalu dicokok aparat. Mereka digiring ke Hotel Prodeo sambil menunggu proses. Mereka tetap menunjukkan wajah tak bersalah. Lalu, pura-pura sakit. Sakit pusing akibat memikirkan nasib dirinya, tapi dokter mendiagnosa jantung, ginjal, hati, dan komplikasi ke cantengan (infeksi jempol kaki).

Jurus kedua dimainkan. Minta izin berobat. Dokter dalam negeri tak dilirik, minta ke luar negeri. Aparat pun, yang sudah bergizi, mengizinkan. Jurus berikutnya adalah sakit seumur hidup alias menghilang dan tak pernah kembali.

Mencuri, menipu, membunuh, bahkan membunuh saudara kandung tak apalah. Dari, demi dan oleh uang. Kira-kira itulah yang disampaikan film The Godfather itu. Dan, ucapan Don Luchessi dalam The Godfather III makin menegaskannya.

Namun, ketika uang tak ada lagi, The Big Three punya cara jitu untuk tetap bertahan. Tapi The Big Three mungkin sudah menyiapkan jurus berikutnya, bila dana talangan mengucur. Lagi-lagi mau mencontoh Indonesia, ya?

15 Desember 2008

Dunia Berjuang Keras Atasi Krisis

Amerika Serikat (AS) kini memasuki krisis keuangan terparah yang makin menegaskan era resesi ekonomi. Negara-negara di seluruh dunia akan terseret arus resesi yang menyakitkan itu. Presiden George Walker Bush dijadwalkan berpidato lagi sebelum perdagangan saham di Wall Street dibuka Jumat (17/10/2008).

Data ekonomi terakhir menunjukkan gambaran lebih baik ketimbang yang diperkirakan sebelumnya. Pasar saham sempat merosot tajam dalam dua hari terakhir sebagai respons terhadap laporan negatif yang keluar Rabu (15/10/2008). Data terbaru mengungkapkan angka pengangguran di AS kini hanya 461 ribu, turun 16 ribu dibanding pekan sebelumnya. “Dalam empat pekan sebelumnya, angka pengangguran di negeri itu rata-rata di atas 483 ribu,” tulis cnbc.com.

Sementara itu, angka inflasi September 2008 tak berubah, yakni 0,1% seperti bulan sebelumnya. Namun, Bank Sentral AS memperkirakan, produksi industri pada September 2008 turun 2,8%, penurunan terbesar dalam 34 tahun terakhir. Perekonomian negeri itu diperkirakan turun 0,8%.

Para investor di bursa Wall Street tampak senang melihat data ekonomi yang positif pada awal perdagangan Kamis (16/10/2008). Harga-harga saham pun dibuka menguat.

Menteri Keuangan AS Henry Paulson dan Gubernur The Federal Reserve Ben Bernanke kembali menegaskan, Pemerintah AS akan berupaya keras untuk menstabilkan sistem keuangan. “Namun, pulihnya pasar finansial bukan berarti ekonomi AS langsung sehat kembali. Tapi bila tidak distabilkan, pemulihan ekonomi yang lebih luas tidak akan terjadi sekarang,” kata Bernanke saat berbicara dalam forum Economic Club di New York, Rabu (15/10/2008).

Bank Sentral AS meluncurkan sebuah laporan tentang gambaran ekonomi nasional AS. Ben Bernanke mengingatkan, krisis keuangan ini akan berlangsung sangat lama untuk dipulihkan. Kepercayaan masyarakat terhadap pulihnya perekonomian itu pun menurun.

Bahkan, Vice Chairman The Fed Donald Kohn mengatakan, kinerja ekonomi AS yang bergejolak ini akan terus berlangsung hingga tahun depan. “Bahkan kondisi itu akan meningkat pada 2009 dan 2010,” kata Kohn.

Inilah yang menyebabkan indeks Dow Jones terpuruk 733 poin atau 7,87%, yang esoknya diikuti oleh seluruh bursa di Asia pada Kamis (16/10/2008). Indeks Nikkei terpuruk 11,41%, Seoul -9,44%, dan Hang Seng yang sempat merah membara dengan minus 8,4% akhirnya ditutup minus 4,8%. IHSG juga rebound dari penurunan 7% ditutup cuma minus 3,76%. Pada Kamis (16/10/2008), ketika dibuka, bursa Eropa juga merah merana.

Harga minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman November jatuh US$ 4,09 menjadi US$ 64,54 per barel di New York Mercantile Exchange. Angka itu merupakan level terendah sejak 31 Agustus 2007. Di London, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman November anjlok US$3,73 menjadi US$70,80 per barel.

Gambaran suram tentang ekonomi nasional AS dalam laporan yang dikenal dengan Beige Book itu, ikut mendorong kejatuhan Wall Street. Laporan itu menunjukkan, aktivitas ekonomi melemah di 12 pemerintah daerah AS. Sektor konsumsi yang merupakan 2/3 lebih dari aktivitas ekonomi AS merosot tajam. Sektor industri merosot, apalagi yang berkaitan dengan properti. Pengusahanya pun menunjukkan sikap pesimistis melihat outlook ekonomi AS ke depan.

Upaya Pemimpin Dunia

Presiden Bush berencana berpidato lagi mengenai krisis finansial tersebut, pada Jumat ini. Ia akan berpidato sebelum aktivitas di bursa saham dibuka, yakni di kantor pusat Kadin AS (US Chamber of Commerce). Staf kepresidenan menyatakan, pidato Bush tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan kebijakan baru, tapi ingin menjelaskan lebih detail tentang apa yang akan dilakukan pemerintah dalam ‘memerangi’ krisis.

Selain itu, para pemimpin negara-negara maju, G8, berencana menggelar pertemuan tingkat tinggi dalam waktu dekat untuk menangani krisis finansial yang makin menjadi-jadi ini. G8 terdiri atas AS, Jepang, Jerman, Francis, Inggris, Italia, Kanada, dan Rusia.

Perdana Menteri Inggris Gordon Brown mengatakan, pertemuan tingkat tinggi itu bisa digelar pada bulan depan. Pertemuan itu tidak hanya menyangkut masalah negara-negara maju, tetapi juga termasuk negara-negara berkembang (emerging), seperti Tiongkok dan India.

“Saya percaya ada ruang untuk membuat kesepakatan dalam beberapa hari ke depan untuk sebuah perubahan yang sangat besar dan sangat radikal,” kata Brown kepada wartawan sebelum rapat dengan pemimpin Uni Eropa yang membahas masalah krisis finansial ini di Brusel.

Dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para pemimpin Uni Eropa yang juga diperoleh AP, Brown menginginkan agar bank-bank berpikir ulang tentang bagaimana mereka mengelola risiko. Dia minta aturan yang mewajibkan bank-bank memiliki dana cukup untuk melindungi potensi kerugian, meningkatkan transparansi, dan mengeliminasi konflik kepentingan.

Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Francis Nicolas Sarkozy juga mendesakkan pertemuan G8 dalam waktu dekat. Merkel menyebutnya, reformasi dibutuhkan sehingga apa yang terjadi sekarang ini tidak terulang lagi.

Sarkozy mengatakan, pertemuan G8 itu sebaiknya digelar di New York, tempat dimulainya bencana ini. Sarkozy juga menyarankan untuk mengajak Tiongkok dan India dalam pertemuan itu.

“Reformasi fundamental dalam sistem keuangan tidak bisa hanya dilakukan di Eropa. Ekonomi ini global. Tidak ada negara yang dapat memproteksi dirinya sendiri,” kata Sarkozy. Ia mengatakan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem finansial global.

Dari Tokyo, seperti dikutip dari Associated Press, Menteri Keuangan Jepang Shoichi Nakagawa juga angkat bicara setelah menyaksikan indeks Nikkei terkulai lebih dari 11% pada perdagangan Kamis kemarin. Menurut dia, nilai bail out yang ditawarkan pemerintah AS sebesar US$ 700 miliar dianggap belum cukup. Karena belum cukup itulah, bursa dunia kembali terpuruk. Ia mengatakan, negaranya siap berkontribusi dalam upaya meredam krisis finansial ini.

Dana bail out AS itu sangat kecil dibandingkan exposure aset beracun dalam kasus subprime morgage ini. Apalagi, dari US$ 700 miliar itu, sebanyak US$ 250 miliar akan dipakai untuk membeli saham-saham delapan bank papan atas AS, termasuk JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, dan Citigroup. O rizagana

Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi 17 Oktober 2008

Dimainkan Saham

“TIDAK, Ayah! Aku dan anak-anak tidak akan memakan uang hasil main saham.”

Seorang ibu bangkit dari kursi meja makan. Diskusi keluarga, antara suami dan istri tentang menginvestasikan uang di pasar saham pun usai. Sang istri bisa menerima argumen suaminya bahwa main saham bukanlah judi, meski masih ragu. Ragu karena ada saham syariah, ada indeks syariah.

Cerita tentang gain Rp 10 per saham yang lepas berubah menjadi potential loss hanya gara-gara ingin gain yang lebih besar. Maruk. Detik demi detik harga saham bergerak. (Di-)Naik-turun(-kan), tak terduga, dan berakhir dengan penyesalan. Ketika harga saham ditahan, harga malah melorot dalam hitungan detik atau menit. Ketika saham dilepas, harganya malah melambung hanya dalam hitungan jam atau hari. "Bandar, mafia saham lokal, yang bermain."

Sang suami masih di kursi di meja makan sambil menyudahi santap malam. Malam sekali. Segelas besar air disedotnya, dan pletak –suara gelas beradu dengan kaca pelapis meja makan. Ia tetap di kursinya sambil mengamati TV yang sedari tadi tak bersuara, karena disetel dalam posisi mute.

Tadi pagi, Senin 21 Januari 2008, indeks harga saham gabungan rontok 100 poin lebih. Sang suami masih terbayang-banyak akan kerugian yang dideritanya. Ia tak berani menjual portofolio sahamnya, dan berharap esok pagi indeks kembali pulih. Dan, yang lebih penting lagi, potential loss yang tercatat di bukunya berubah menjadi potential gain.

Selasa, 22 Januari 2008. Sang sumi tertidur setelah tugas rutin mengantar putrinya ke sekolah. Pukul sembilan lewat 25 menit ia terbangun. Tanpa ba-bi-bu lagi, ia langsung menyalakan komputer. Mengoneksikan komputer dengan internet, dan masuk ke situs biasa, tempat ia bertransaksi. Istrinya sudah berangkat duluan. Tugas.

“Gila!” Sang suami menggaruk kepala yang tak gatal. Pasar bursa belum dibuka. Masih satu menit lagi dari pukul 09.30 WIB. Posisi indeks sudah minus 164 poin.

Tak mau menyaksikan kejatuhan bursa lebih dalam, komputer dimatikan. Ayah tiga orang putra itu tidur lagi. Tapi matanya tak bisa merem. Pikirannya terus ke portofolio saham miliknya.

Mendekati pukul 10, ia bangkit dan menyalakan lagi komputer. Indeks masih minus, bahkan makin telah melampaui 200. Komputer di-shut down lagi, dan kembali ke peraduan. Matanya masih saja melotot.

Ambil handuk, ke kamar mandi. Ambil odol, dioleh ke telapak tangan. Dan, ups... nyaris saja dibasuhkan ke muka. Ia berusaha menenangkan diri. Pelan-pelan seluruh tubuhnya diguyur air. Mandi seperti biasa. Keramas. Bergegas menuju markas kantornya.

“Ekonomi Amerika di ambang resesi!” Bursa di seluruh dunia ambruk. Mereka lantas menyebutnya sebagai Black Tuesday. Kejatuhan bursa hari ini merupakan yang terburuk setelah runtuhnya menara kembar di AS, World Trade Centre, pada 2001.

“Time to buy!” Ini saatnya membeli saham. Saham yang ada jangan dulu dijual, tapi beli lagi.
“Gila! Duit dari mana? Lagi pula, kondisi global yang di ambang resesi, kok mau beli saham lagi. Iya, kalau besok, indeks rebound. Kalau terus terpuruk, gila aja lo!”

Hari itu, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup minus 250 poin. Saham PGAS yang selama ini bertengger di atas Rp 15.000 sudah menyentuh level Rp 10.000. Saham ANTM yang dua pekan lalu berada di level Rp 4.500 sampai Rp 5.000, tinggal Rp 2.900. BUMI yang biasanya di atas Rp 6.000 tinggal Rp 4.700.

Aneh. Investor asing kok ramai sekali bertransaksi beli. Di Bursa Efek Indonesia, di bursa Asia lainnya. “Gila!”

Sang suami masih belum bisa berpikir jernih. Potential loss dari portofolio sahamnya hampir 30% dari total nilai portofolionya. Pernyataan Menko Perekonomian Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati tak membuatnya tenang.

Hari sudah gelap. Ia belum mau beranjak dari kursi di kantornya. Komputer di mejanya belum juga ditutup. Ia masih ingin menyaksikan bursa di New York. Indeks Dow Jones biasanya menjadi acuan. Kalau hijau, berarti ada harapan. Tapi kalau merah, bursa Indonesia dan regional bakal makin berdarah-darah.

“Gila!” Bank Sentral Amerika mengambil kebijakan drastis dengan memangkas suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin menjadi 3,5%. Sebuah langkah yang oleh orang awal tak terduga, tapi mungkin tidak oleh pemain saham global.

Dan, benar bursa di seluruh dunia pun ijo royo-royo. Investor yang pada kejatuhan bursa pada Black Tuesday mengambil posisi time to buy, pesta pora. Investor asing, terutama.

“Jangan-jangan investor asing, mereka yang besar-besar itu, mafia bursa dunia, sudah tahu bocoran bahwa bank sentral AS bakal memangkas Fed fund rate sebesar 75 basis poin. Lalu, mereka sengaja menghancurkan bursa global. Lalu dengan dana mereka yang tak terbatas, mereka memborong saham yang harganya sudah jatuh berguguran.”

Kali ini, ia termenung. Bukan memikirkan portofolionya. Bukan pula mafia bursa dunia. Juga bukan tentang ucapan sang istri yang tidak mau makan uang hasil main saham. Tapi tentang pikirannya sendiri yang dipermainkan mafia saham global, diperbudak oleh gain yang tidak seberapa, diperas dan dipaksa berpikir keras.

“Kenapa ayah membiarkan pikiranmu menjadi selalu galau, gundah, menjadi tidak tenang. Itu akan menjadi sumber penyakit.”

Lamat-lamat suara Iwan Fals melantunkan syair...
"Keinginan adalah sumber penderitaan
Tempatnya di dalam pikiran..." n rizagana


Tangerang, 28 Januari 2008